Tabanan, Baliwakenews.com
Rancangan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 mencatat pendapatan daerah Rp2,137 triliun lebih dan belanja Rp2,119 triliun lebih. Dengan komposisi tersebut, anggaran daerah direncanakan mengalami surplus sekitar Rp18,21 miliar.
Angka tersebut disepakati DPRD Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P.
Postur anggaran itu merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam pembahasan, DPRD memberikan sejumlah catatan agar perencanaan pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat.
DPRD menekankan pentingnya penyelarasan antara target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja. Program yang direncanakan juga perlu mempertimbangkan alokasi transfer pemerintah pusat serta petunjuk teknis yang berlaku.
Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program. Pengakomodasiannya tetap memperhatikan skala prioritas, urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dalam penyampaiannya mengapresiasi seluruh anggota DPRD yang telah mengikuti tahapan pembahasan rancangan APBD tersebut.
Ia menyebut seluruh proses pembahasan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan bersama itu menjadi bagian dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Sanjaya mengatakan kondisi keuangan daerah ke depan membutuhkan kebijakan yang cermat. Keterbatasan fiskal, menurut dia, harus dihadapi dengan bekerja lebih efektif dan efisien serta menetapkan skala prioritas yang tepat.
Ia berharap program dalam APBD 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
Setelah persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
DPRD dan pemerintah daerah selanjutnya diharapkan tetap menjaga koordinasi dalam pelaksanaan anggaran, terutama agar program yang telah disepakati dapat berjalan sesuai perencanaan. BWN-01
































