Denpasar, Baliwakenews.com
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali tidak sekadar menjalankan program seremonial. Ia menegaskan, setiap program perlu memberikan dampak nyata terhadap produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Giri Prasta, keberhasilan TPAKD tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, perluasan akses keuangan harus mampu membuka peluang pembiayaan produktif, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar akses pembiayaan benar-benar menjangkau sektor ekonomi produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan hingga pariwisata.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Giri Prasta menilai akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Namun, kemudahan memperoleh pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mudah mendapatkan akses keuangan, tetapi juga mampu mengelolanya secara aman, bijak, dan produktif.
Empat Arahan Giri Prasta untuk TPAKD Bali
Dalam Rakorda tersebut, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis yang harus menjadi perhatian seluruh TPAKD kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tahun 2026. Evaluasi harus mengukur capaian, manfaat, dan dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya menghitung jumlah kegiatan.
Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD provinsi dengan TPAKD kabupaten/kota. Program yang berhasil di satu daerah diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, memperluas pembiayaan produktif dan tepat sasaran, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha lainnya.
Giri Prasta menekankan, dukungan pembiayaan tidak boleh berhenti pada pemberian modal. Harus ada pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, hingga fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat mampu berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah dan terukur. Setiap program harus memiliki sasaran jelas, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Ia berharap TPAKD mampu menghadirkan program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi agenda kegiatan tahunan.
Kredit Perbankan Bali Tembus Rp126,90 Triliun
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Parjiman, memaparkan perkembangan positif perekonomian dan sektor jasa keuangan di Bali.
Pada triwulan III 2026, ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kinerja tersebut turut didukung sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif.
Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan.
Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun, meningkat 7,78 persen. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada di level 2,34 persen.
Data tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan sektor perbankan Bali dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Literasi Keuangan Bali Masuk Tiga Besar Nasional
Parjiman juga mengungkapkan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Tingkat literasi keuangan Bali mencapai 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.
Berdasarkan capaian tersebut, Bali menempati peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional untuk inklusi keuangan.
Capaian ini menunjukkan luasnya akses masyarakat Bali terhadap layanan keuangan formal. Meski demikian, peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan tetap menjadi perhatian agar akses tersebut memberikan manfaat optimal.
Denpasar dan Badung Raih Penghargaan TPAKD
Dalam rangkaian Rakorda TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026, OJK Provinsi Bali juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah TPAKD atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik.
Sementara itu, TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik. Adapun TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Menanggapi penghargaan tersebut, Giri Prasta berharap apresiasi yang diberikan OJK dapat menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD di Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi.
Ia kembali menekankan bahwa keberhasilan percepatan akses keuangan harus tercermin dari berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, serta semakin kuatnya perekonomian Bali.
Dengan evaluasi program, penguatan sinergi, dan pembiayaan yang tepat sasaran, TPAKD diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali pada 2027 dan seterusnya. BWN-03
































