Singaraja, Baliwakenews.com
Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Bali. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 23 Desember 2026. Perpanjangan ini menjadi kesempatan tambahan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa terbebani sanksi administrasi berupa denda.
Program pemutihan tahap kedua tersebut berlaku mulai 12 November hingga 23 Desember 2026. Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan pada 9 September hingga 11 November 2026 dan mendapat respons positif dari masyarakat.
Salah satu keringanan yang diberikan adalah penghapusan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan kendaraan. Bahkan, pemilik kendaraan dengan tunggakan lebih dari dua tahun hingga lima tahun cukup membayar pokok pajak selama dua tahun, sementara dendanya dihapuskan sesuai ketentuan program.
Meski mendapat sambutan masyarakat, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya di Kabupaten Buleleng, ternyata belum mencapai target.
Kepala UPTD Samsat Buleleng, Komang Agoes Udayana, mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan pemutihan tahap pertama hingga 11 November 2026, sekitar 23 ribu kendaraan telah melakukan pembayaran pajak.
Dari pembayaran tersebut, nilai transaksi yang tercatat mencapai sekitar Rp11 miliar.
Namun, angka tersebut belum cukup untuk mengejar target penerimaan PKB Kabupaten Buleleng yang ditetapkan sebesar Rp95 miliar.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 82 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 18 persen yang harus dikejar agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi.
“Saat ini target penerimaan baru mencapai 82 persen, ini yang perlu kita maksimalkan agar target bisa terpenuhi,” ujar Agoes.
Samsat Buleleng Kejar Kekurangan Target Rp17 Miliar
Dengan target penerimaan PKB sebesar Rp95 miliar dan realisasi sekitar 82 persen, Samsat Buleleng masih harus mengejar penerimaan kurang lebih Rp17,1 miliar.
Perpanjangan program pemutihan hingga 23 Desember 2026 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Agoes berharap masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum program berakhir.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng dan Bali secara umum.
Untuk mendongkrak pembayaran pajak, UPTD Samsat Buleleng juga terus mengintensifkan pelayanan melalui Samsat Keliling. Selain itu, sosialisasi program pemutihan dilakukan secara masif melalui berbagai platform media sosial agar informasi tersebut menjangkau lebih banyak masyarakat.
Wajib Pajak Diminta Jangan Tunggu hingga 23 Desember
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan keringanan yang diberikan pemerintah.
Wajib pajak di Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, diimbau segera mendatangi layanan Samsat terdekat atau memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk memperoleh informasi dan melakukan pembayaran.
Jangan sampai kesempatan penghapusan denda ini kembali terlewat. Batas akhir program pemutihan tahap kedua ditetapkan pada 23 Desember 2026. BWN-03
































