Denpasar, Baliwakenews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga sektor yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah di Bali. Ketiga sektor tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Pengawasan terhadap tiga sektor tersebut diminta tidak sekadar berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan, konflik kepentingan, hingga risiko kerugian keuangan daerah.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menegaskan bahwa tiga sektor tersebut membutuhkan pengawasan ketat melalui pendekatan berbasis risiko.
Dalam perencanaan pokir DPRD, misalnya, pengawasan harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta terbebas dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
Sementara itu, penganggaran dan penyaluran hibah harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mengingatkan pentingnya memastikan proses berjalan kompetitif, efisien, dan transparan. Praktik pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan harus menjadi perhatian serius aparat pengawasan.
Nurul menekankan, setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif sesuai tingkat risikonya.
Ia juga mendorong agar hasil pengawasan tidak berhenti pada temuan dan rekomendasi, melainkan diwujudkan dalam langkah perbaikan konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup hanya diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi harus terlihat dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
APIP Jangan Hanya Jadi Pemeriksa Administrasi
Sejalan dengan sorotan KPK, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Saat membuka rapat koordinasi tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada KPK yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi dengan KPK menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali harus mengikuti arahan KPK dan menerjemahkannya dalam tindakan nyata. Jangan sampai aparatur keluar dari koridor aturan hingga berhadapan dengan persoalan hukum.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Kapabilitas APIP Bali Didorong Naik, Evaluasi 2027 Jadi Target
Dalam rakor tersebut, penguatan kapabilitas APIP juga menjadi perhatian penting. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, mendorong transformasi APIP dari pengawasan yang selama ini cenderung berorientasi administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Ia menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Artinya, keberhasilan inspektorat tidak lagi cukup diukur dari banyaknya dokumen yang disiapkan maupun pencapaian tingkat kapabilitas. Pengawasan harus mampu menghasilkan perbaikan nyata.
Untuk itu, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Peningkatan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi aspek yang harus diperkuat.
Rustam turut mengungkapkan bahwa hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan capaian Level 2 (Terstruktur).
Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember tahun ini diharapkan dimanfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.
Kemendagri: APIP Garda Terdepan Pencegahan Korupsi
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Penguatan APIP, menurutnya, harus didukung independensi kelembagaan, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.
Ia mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak bisa hanya dilihat dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan APIP mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan.
Karena itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat.
Melalui rakor pencegahan korupsi 2026 ini, pemerintah daerah di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Penguatan APIP, pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan di Bali berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. BWN-03
