Denpasar, Baliwakenews.com
Inflasi bulanan Provinsi Bali pada Oktober 2026 mulai melandai. Namun, tekanan harga di Pulau Dewata masih perlu diwaspadai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangannya Senin 2 November 2026, memaparkan inflasi tahunan Bali justru meningkat menjadi 3,87 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Dikatakan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Senin (2/11/2026), inflasi bulanan Bali pada Oktober mencapai 0,25 persen (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 0,32 persen.
Meski secara bulanan mengalami perlambatan, inflasi tahunan Bali (year on year/yoy) bergerak naik dari 3,79 persen pada September menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/ytd) juga meningkat dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun. Terlebih, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hanya memiliki waktu dua bulan untuk memastikan inflasi Bali tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pasokan Pangan Tertekan, El Niño Jadi Ancaman
“Tekanan inflasi Bali pada Oktober 2026 terutama dipicu terbatasnya pasokan sejumlah komoditas pangan, khususnya hortikultura. Kondisi tersebut berkaitan dengan penurunan produksi selama musim kemarau yang diperparah fenomena El Niño, ” ujarnya.
Gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi pada pertengahan Oktober juga memberikan tekanan terhadap kelancaran distribusi barang di sejumlah wilayah Bali, meskipun dampaknya relatif terbatas.
Selain itu, kenaikan harga daging babi turut menyumbang inflasi. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan pasar.
Dari sisi komoditas, kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih atau kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook menjadi penyumbang inflasi bulanan Oktober.
Sebaliknya, tekanan inflasi sedikit tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, serta ikan tongkol atau ikan ambu-ambu.
Badung Catat Inflasi Tertinggi di Bali
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi pada Oktober 2026.
Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 4,16 persen.
Disusul Kota Denpasar dengan inflasi bulanan 0,18 persen dan tahunan 3,63 persen. Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan 0,16 persen dengan inflasi tahunan 4,35 persen. Sementara itu, Singaraja mencatat inflasi bulanan 0,10 persen dan inflasi tahunan 3,67 persen.
Data tersebut menunjukkan tekanan harga di Bali masih cukup kuat, terutama jika dilihat dari perkembangan inflasi tahunan di sejumlah daerah.
El Niño dan Harga Energi Global Jadi Ancaman Akhir Tahun
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi inflasi pada November dan Desember 2026.
Salah satu risiko utama adalah berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan pangan, terutama komoditas tanaman pangan seperti padi.
Risiko lainnya berasal dari tingginya harga energi global di tengah ketegangan geopolitik dunia. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mendorong kenaikan harga berbagai komoditas.
Meski demikian, BI memperkirakan normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya, serta pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap, dapat membantu menahan tekanan inflasi pada November 2026.
BI dan TPID Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi
Lebih lanjut Achris Sarwani, menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi berkelanjutan antara BI, Pemerintah Provinsi Bali, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, ” ucapnya.
Implementasinya mencakup koordinasi melalui Rapat Koordinasi Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, serta optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan.
Selain itu, pengendalian inflasi juga diperkuat melalui bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI optimistis inflasi Bali sepanjang 2026 tetap dapat dikendalikan dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Namun, tantangan hingga akhir tahun tidak ringan. Ancaman El Niño, keterbatasan pasokan pangan, serta potensi kenaikan biaya distribusi menuntut langkah pengendalian yang lebih konkret dan terukur agar stabilitas harga di Bali tetap terjaga. BWN-03
