Denpasar, Baliwakenews.com
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti ketimpangan struktur anggaran dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Dengan belanja daerah mencapai lebih dari Rp6,1 triliun, alokasi belanja modal yang hanya sekitar Rp337 miliar atau 5,5 persen dinilai belum memadai untuk mendorong pemerataan pembangunan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RAPBD Bali 2027 pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026), Golkar mendesak Pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas belanja. Salah satu usulan utamanya adalah memangkas belanja operasi nonpelayanan publik sebesar 10–15 persen dan mengalihkan hasil penghematan untuk meningkatkan belanja modal hingga minimal 12 persen dari total belanja daerah.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Drs. I Wayan Gunawan, M.AP.
Fraksi Golkar menilai RAPBD tidak boleh sekadar menjadi instrumen pembiayaan rutinitas birokrasi. Anggaran daerah harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja.
Target PAD Rp4,5 Triliun Dinilai Rentan
Dalam RAPBD Induk 2027, Pemerintah Provinsi Bali memproyeksikan pendapatan daerah lebih dari Rp5,7 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp4,5 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai lebih dari Rp6,1 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp475 miliar atau 8,32 persen.
Golkar mengingatkan bahwa target PAD yang agresif tersebut harus dibarengi strategi mitigasi risiko fiskal. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan pajak kendaraan bermotor dinilai membuat pendapatan daerah rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global.
“Terlebih, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 20,95 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), ” ujarnya.
Karena itu, Golkar mendorong perluasan sumber pendapatan nonpajak melalui optimalisasi digitalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA), peningkatan produktivitas dividen badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Fraksi ini juga meminta pemerintah menyiapkan skenario fiskal apabila penerimaan dari sektor pariwisata tidak sesuai target, agar program prioritas masyarakat tidak ikut terdampak.
Ketimpangan Bali Selatan dan Bali Utara Jadi Sorotan
Persoalan lain yang mendapat perhatian serius adalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Golkar mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 sebesar 5,82 persen. Namun, pertumbuhan Kabupaten Badung mencapai 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen, sedangkan Kabupaten Jembrana sebesar 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.
“Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh kabupaten/kota, ” tukasnya.
Dominasi aktivitas pariwisata di Badung, Denpasar, dan Gianyar dinilai memicu konsentrasi ekonomi, kemacetan, alih fungsi lahan, hingga migrasi tenaga kerja dari daerah pedesaan ke kawasan selatan.
Di sisi lain, kabupaten seperti Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Jembrana masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Golkar mengusulkan empat langkah strategis, yakni reformasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran (DBH PHR) melalui skema keadilan fiskal, percepatan konektivitas trans-Bali, pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan perikanan, serta pemberian insentif bagi investasi industri hijau dan pariwisata berkelanjutan di Bali Utara, Barat, dan Timur.
Golkar juga mengusulkan moratorium pembangunan hotel baru di kawasan selatan Bali sebagai bagian dari penataan investasi dan pemerataan aktivitas ekonomi.
Belanja Operasi Rp4,8 Triliun, Kemiskinan Jadi Peringatan
Golkar menilai komposisi belanja RAPBD 2027 perlu dikaji kembali karena belanja operasi direncanakan mencapai lebih dari Rp4,8 triliun, sementara belanja modal hanya sekitar Rp337 miliar.
Kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ke kisaran 2,75–3,40 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,75–2,25 persen.
Golkar juga menyoroti indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan yang disebut mengalami kenaikan. Meski persentase penduduk miskin Bali tergolong rendah secara nasional, kondisi tersebut dinilai belum cukup menggambarkan tingkat kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, penghematan belanja operasi diusulkan dialihkan untuk memperkuat subsidi pupuk dan pertanian organik, bantuan modal UMKM lokal, program padat karya, serta pembangunan infrastruktur di wilayah yang selama ini tertinggal.
Golkar menegaskan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang diproyeksikan lebih dari Rp1,2 triliun untuk menutup defisit juga harus dikalkulasi secara cermat dan diarahkan pada kegiatan produktif, bukan sekadar membiayai belanja birokrasi yang bersifat konsumtif.
Soroti Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Desa Adat
Dalam sektor pendidikan, Golkar mencatat alokasi anggaran fungsi pendidikan lebih dari Rp1,2 triliun yang diarahkan antara lain untuk BOS Daerah dan beasiswa siswa miskin.
Meski dinilai membantu menjamin akses pendidikan, Golkar meminta pemerintah memberi perhatian lebih pada peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, serta penambahan sekolah di wilayah yang belum terjangkau secara memadai oleh sistem zonasi.
Golkar juga meminta pemerintah memperkuat anggaran kesehatan yang dialokasikan sekitar Rp620 miliar, tidak hanya untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan fasilitas medis, tetapi juga untuk program promotif dan preventif guna menekan risiko penyakit sejak awal.
Sementara itu, alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta per desa adat dengan total sekitar Rp448 miliar dinilai penting untuk menjaga kelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya Bali.
Namun, Golkar mengingatkan agar dana tersebut tidak hanya terserap untuk pembangunan fisik dan kegiatan seremonial. Penguatan Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA) dinilai perlu mendapat perhatian agar desa adat juga memiliki sumber ekonomi produktif dan berkelanjutan.
Penyertaan Modal Rp150 Miliar ke BPD Bali Didukung
Golkar menyatakan mendukung rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali.
Menurut Golkar, tambahan modal tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit usaha, memperluas pembiayaan produktif, serta memperkuat kontribusi dividen terhadap PAD Bali.
Namun, dukungan itu disertai catatan agar BPD Bali mempercepat digitalisasi dan meningkatkan transparansi transaksi. Penyaluran kredit juga diminta lebih berpihak pada sektor padat karya, pertanian terintegrasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Golkar mengingatkan bahwa penyertaan modal tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas daerah dan urgensi pembiayaan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat.
BBM, Kemacetan, WNA, hingga Kriminalitas Jadi Catatan
Di luar persoalan anggaran, Golkar turut menyoroti sejumlah persoalan aktual di Bali.
Terkait kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah SPBU yang terjadi sebelumnya, Golkar mengapresiasi langkah Gubernur Bali dalam mengoordinasikan penanganan persoalan tersebut. Namun, pemerintah daerah didorong mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM atau unit koordinasi khusus untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM serta mendeteksi potensi gangguan pasokan sejak dini.
Golkar menegaskan, unit tersebut harus berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintah daerah tanpa mengambil alih kewenangan Pertamina maupun BPH Migas.
Persoalan kemacetan di kawasan Sarbagita juga diminta segera ditangani melalui integrasi transportasi publik, penanganan titik kemacetan, dan koordinasi lintas sektor.
Golkar turut mendesak penegakan Perda pariwisata secara tegas terhadap akomodasi wisata yang tidak berizin, khususnya yang berada di kawasan jalur hijau. Pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang menjalankan usaha juga dinilai perlu diperkuat untuk melindungi pelaku UMKM lokal.
Selain itu, Golkar meminta peningkatan pengamanan di kawasan rawan wisata melalui optimalisasi CCTV dan sistem keamanan lingkungan digital, percepatan penghapusan aset daerah yang rusak berat dan tidak lagi digunakan, serta penetapan definitif kepala sekolah yang masih berstatus penjabat (Pj).
Golkar juga meminta agar proyek strategis seperti Turyapada Tower di Buleleng dan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung segera menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan bagi daerah. Pemerintah diminta memaparkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing secara terbuka agar biaya operasional dan pemeliharaan proyek tidak menjadi beban baru bagi APBD.
Minta Program Prioritas Tidak Berhenti di Atas Kertas
Golkar turut mengingatkan agar sejumlah program yang dinantikan masyarakat tidak kehilangan dukungan pendanaan, termasuk penanganan sampah regional, subsidi pupuk untuk pertanian organik, penguatan modal BUPDA, perlindungan ruang hidup masyarakat lokal, serta operasional satuan tugas terpadu untuk penegakan aturan pariwisata dan keimigrasian.
Di sisi pendapatan, pemerintah juga didorong mempercepat penerapan sistem e-retribution pada objek wisata dan pemanfaatan aset daerah. Integrasi sistem PWA dengan maskapai penerbangan serta layanan keimigrasian di bandara dan pelabuhan dinilai penting untuk mempersempit potensi kebocoran penerimaan.
Golkar meminta seluruh kerja sama pemanfaatan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menjamin nilai manfaat yang sepadan dengan harga pasar.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
Meski demikian, pesan utama Golkar dalam pembahasan RAPBD 2027 cukup tegas: Pemerintah Provinsi Bali perlu menggeser orientasi anggaran dari dominasi belanja rutin menuju belanja produktif yang mampu memperkuat ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah. BWN-03
