Denpasar, Baliwakenews.com
Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan tajam pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Tak hanya mempertanyakan ketahanan fiskal daerah, fraksi ini juga meminta Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dasar penetapan target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar, di tengah realisasi penerimaan yang masih jauh dari target.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali, Senin, 26 Oktober 2026. Pandangan umum dibacakan oleh Gede Harja Astawa, S.H., M.H.
Dalam dokumen RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,72 triliun, turun 12,78 persen dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp6,56 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan Rp6,19 triliun, turun 14,40 persen dari Rp7,24 triliun pada tahun sebelumnya.
Defisit anggaran juga direncanakan turun dari Rp679,93 miliar menjadi Rp475,95 miliar atau sekitar 30 persen.
Meski defisit menyusut, Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara terperinci sumber pembiayaan yang akan digunakan. Pasalnya, defisit Rp475,95 miliar ditambah pengeluaran pembiayaan Rp753,46 miliar menghasilkan kebutuhan pendanaan sekitar Rp1,229 triliun yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi meminta kepastian ketersediaan SiLPA, termasuk bagian dana yang telah memiliki peruntukan tertentu. Kepastian tersebut dinilai penting agar pembiayaan anggaran tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik di Bali.
Target Pungutan Wisatawan Asing Rp600 Miliar Dipertanyakan
Salah satu sorotan utama Gerindra-PSI adalah target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dipatok Rp600 miliar pada 2027.
“Target tersebut meningkat dari Rp500 miliar pada 2025 dan 2026. Namun, berdasarkan data realisasi PWA pada 2025 baru mencapai Rp369 miliar, sedangkan proyeksi 2026 sebesar Rp403,11 miliar, ” ujar Gede Harja.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan target Rp600 miliar, terutama ketika penerimaan tahun-tahun sebelumnya belum mencapai sasaran.
Gerindra-PSI meminta Gubernur Bali memaparkan jumlah wisatawan asing yang wajib membayar pungutan, jumlah yang telah membayar, tingkat kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan.
Fraksi juga mendorong langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, termasuk integrasi sistem dan penguatan pengawasan.
Menurut fraksi, target pendapatan harus didukung perhitungan yang realistis dan strategi pelaksanaan yang terukur agar tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran.
Transfer Pusat Turun, Ketahanan Fiskal Bali Jadi Sorotan
Penurunan pendapatan daerah sebesar 12,78 persen juga dikaitkan dengan berkurangnya dana transfer, khususnya transfer dari pemerintah pusat yang disebut turun hampir 50 persen.
Gerindra-PSI meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan tersebut, proyeksi pendanaan pada tahun-tahun berikutnya, serta langkah konkret untuk menjaga stabilitas fiskal Provinsi Bali.
Fraksi turut mempertanyakan tidak adanya alokasi transfer antar daerah dalam RAPBD 2027. Pemerintah provinsi diminta menjelaskan dasar proyeksi tersebut sekaligus membuka kemungkinan kerja sama pembiayaan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk kebutuhan pembangunan lintas wilayah.
Di sisi lain, Gerindra-PSI mengingatkan agar target pembangunan tetap konsisten dengan program, indikator keluaran, hasil yang ingin dicapai, serta kemampuan keuangan daerah.
Fraksi menegaskan, indikator makro ekonomi Bali yang relatif baik tidak boleh menutupi persoalan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, rendahnya pengangguran, dan angka kemiskinan yang relatif rendah harus diikuti manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
Anggaran Jalan dan Irigasi Rp79,62 Miliar Dinilai Perlu Dijelaskan
Pada sektor belanja daerah, Gerindra-PSI menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dalam RAPBD 2027 yang tercatat sebesar Rp79,62 miliar.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan apakah alokasi tersebut telah memperhitungkan kondisi kerusakan jalan provinsi, kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi, serta risiko keselamatan masyarakat.
Gerindra-PSI mengingatkan bahwa penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan publik maupun kelancaran kegiatan ekonomi. Pengurangan belanja pada sektor infrastruktur, apabila tidak didasarkan pada kebutuhan riil, dikhawatirkan justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari.
Selain infrastruktur, pemerintah juga diminta menyampaikan rincian belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan kebutuhan wajib lainnya.
Rincian itu diharapkan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat persentase, dasar perhitungan, serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Proyek Besar Bali Diminta Transparan, Jangan Jadi Beban APBD
Gerindra-PSI juga meminta penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan pembangunan Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali.
Penjelasan yang diminta mencakup progres fisik dan keuangan, nilai investasi, rencana penyelesaian, biaya operasional, hingga manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat.
Fraksi mengingatkan bahwa proyek strategis tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik atau kemegahan bangunan. Setiap proyek harus memiliki fungsi yang jelas, memberikan manfaat nyata, serta tidak menjadi beban operasional jangka panjang bagi APBD.
Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai diperlukan untuk mencegah proyek mangkrak, pemborosan anggaran, dan persoalan pertanggungjawaban administratif, teknis, maupun keuangan.
Kesenjangan UMP Bali dan Kebutuhan Hidup Layak Disorot
Persoalan kesejahteraan pekerja juga masuk dalam catatan Fraksi Gerindra-PSI. Fraksi membandingkan UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan serikat pekerja, yakni sekitar Rp5,25 juta per bulan.
Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp2.042.541 per bulan.
Gerindra-PSI menilai kesenjangan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena Bali merupakan daerah tujuan pariwisata dengan aktivitas ekonomi yang besar.
Fraksi meminta Gubernur Bali memperkuat kajian KHL, mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan, serta memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata, tetapi juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan.
Pengelolaan Sampah hingga Alih Fungsi Lahan Perlu Anggaran Terukur
Dalam sektor lingkungan hidup, Gerindra-PSI meminta kejelasan alokasi anggaran dan rencana implementasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Pemerintah provinsi juga diminta memperjelas pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain pengelolaan sampah, fraksi mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau melalui penegakan aturan serta pemberian insentif bagi pelestarian lahan dan petani.
“Penanganan pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas air, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut Bali juga dinilai perlu didukung anggaran yang memadai dan terukur,” tandasnya.
Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, Gerindra-PSI mendorong penguatan pertanian, perikanan, peternakan, irigasi, dan akses pasar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan menggunakan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani serta UMKM Bali.
Krisis BBM Jadi Pelajaran, Pemprov Diminta Siapkan Sistem Informasi SPBU
Gerindra-PSI turut menyinggung kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas pekerja, menimbulkan kemacetan, dan menghambat distribusi logistik pangan.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, fraksi mengusulkan kanal informasi digital yang menampilkan status ketersediaan stok BBM secara transparan dan real-time di masing-masing SPBU.
Menurut fraksi, penanganan persoalan publik membutuhkan tindakan konkret, bukan hanya pernyataan untuk menjaga kondusivitas. Informasi yang terbuka diharapkan membantu masyarakat mengambil keputusan dan mengurangi ketidakpastian saat terjadi gangguan pasokan.
Gerindra-PSI juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali yang dinilai tetap tertib saat mengantre BBM, serta kepada petugas TNI, Polri, dan pecalang yang membantu menjaga ketertiban.
Minta Jawaban Gubernur Berbasis Data, Bukan Sekadar Normatif
Dalam pembahasan RAPBD Bali 2027 selanjutnya, Fraksi Gerindra-PSI mendorong rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja dilakukan secara mendalam, dengan agenda serta jadwal yang jelas.
Fraksi meminta data tertulis yang lengkap dan akurat, meliputi realisasi anggaran tahun berjalan, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, dan potensi risiko.
Jawaban Gubernur Bali juga diharapkan tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi disertai data terukur, target waktu pelaksanaan, dan komitmen tindak lanjut yang dapat dievaluasi melalui fungsi pengawasan DPRD.
Gerindra-PSI menegaskan sikap kritis tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya memastikan APBD Provinsi Bali 2027 benar-benar berpihak kepada masyarakat. BWN-03
