Mangupura, baliwakenews.com
Memperingati HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Badung yang dibarengi HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61, Kamis 16 Maret 2023 digelar bersih pantai di kawasan Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Badung.
Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran dilanjutkan dengan aksi sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Yaitu dengan pembagian sembako untuk para nelayan, pedagang di sekitar pantai Jerman, dan juga para Lanjut Usia (Lansia) yang ada di wilayah Kuta.
Turut hadir pada kegiatan ini, Anggota DPR RI AA.Rai Wirajaya, Anggota DPRD Badung dapil Kuta I Gusti Anom Gumanti dan Luh De Sri Mediastuti, Sekcam Kuta Made Agus Suantara, Ketua LPM Kuta Putu Adnyana dan sejumlah undangan lain.
Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara, mengatakan rangkaian HUT tahun 2023 ini, telah dimulai sejak minggu lalu, yang diawali dengan kegiatan donor darah. Untuk puncak HUT, diisi dengan kegiatan bersih pantai di sekitar pantai Jerman. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, pihaknya juga berbagi kepada masyarakat dengan membagikan paket sembako.
“Pada kesempatan ini kami juga berbagi kasih kepada masyarakat yang berkegiatan di pantai, seperti nelayan, pedagang di sekitar pantai Jerman, dan juga lansia di wilayah Kuta,” katanya di sela kegiatan.
Dipilihnya pantai Jerman sebagai lokasi kegiatan, karena lokasi ini merupakan ikon baru dari Kabupaten Badung. Melalui kegiatan ini, pihaknya juga ingin ikut bersama mempromosikan salah satu ikon Badung ini.
Melalui kegiatan HUT ini, pihaknya berharap kedepan, pasca pandemi ini bagaimana caranya memulihkan dan bersama-sama menjaga investasi di Kabupaten Badung. Dalam artian, bagaimana mengantarkan investasi di Badung yang merupakan tempat ramah investasi, dengan tanpa melawan ketentuan yang ada di kabupaten Badung.
“Untuk itu kita akan kawal, sehingga investasi ini nantinya bisa bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Badung,” tandasnya.
Dalam setiap pengawasan di lapangan, pihaknya menegaskan, akan selalu melakukan upaya yang lebih humanis dan lebih banyak berupa tindakan preventif. Sehingga investasi di Badung ini bisa tumbuh, namun tanpa melanggar regulasi yang ada.
Kegiatan ini kata dia, merupakan perayaan HUT tingkat Kabupaten Badung. Sebagaimana tema yang diusung yakni “Menjadikan Wilayah yang Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional”. Pihaknya bertekad untuk mewujudkan Badung menjadi wilayah yang tertib dan ramah investasi.
Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama menjadikan wilayah Badung sebagai wilayah yang tertib dan ramah investasi. Artinya kita mendukung investasi itu, namun harus tetap mentaati peraturan yang ada di Badung. Sehingga kita dari Satpol PP, selain ikut mensejahterakan masyarakat, juga untuk ikut menciptakan keamanan wilayah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung, I Nyoman Sujendra, yang hadir pada kegiatan ini mewakili Bupati Badung, mengatakan, melalui peringatan hari ulang tahun ini, pihaknya berharap dapat dijadikan momentum kebangkitan, untuk memulihkan ekonomi di Badung.
Yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkada, ketentraman, ketertiban umum dan menghadirkan perlindungan masyarakat. Terutama agar mampu menciptakan situasi nyaman, aman, tentram dan tertib, guna dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten badung dan dapat menjadi daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Momentum ini, saya berharap tingkatkan terus sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun selama ini serta pentingnya mendorong partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan awig-awig dan pararem desa,” katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Satpol PP itu merupakan wibawa pemerintah daerah (Pemda). Sehingga harus punya komitmen, loyalitas, dan integritas dengan 4 kerja, yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, dan Kerja Tuntas, namun tetap mengedepankan sikap humanis tanpa kehilangan ketegasan. BWN-03/Kominfo
