Mangupura, Baliwakenews.com – Program “Mantap Nak Badung” yang digadang-gadang menjadi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Badung masih menyisakan pekerjaan rumah soal pemerataan akses. Bagi warga Badung Selatan, program tersebut belum sepenuhnya terasa “mantap” jika untuk mendapatkan layanan harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju RSD Mangusada di Kecamatan Mengwi.
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Badung. Dewan meminta Pemkab Badung tidak hanya menghitung keberhasilan program dari sisi cakupan kepesertaan maupun anggaran, tetapi juga melihat persoalan jarak dan waktu tempuh masyarakat menuju fasilitas kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan masyarakat di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan semestinya memperoleh akses layanan yang tidak kalah mudah dibandingkan warga di wilayah tengah dan utara.
“Jangan sampai masyarakat Badung Selatan harus ke Mangusada hanya untuk mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka. Pemerataan pelayanan harus dipikirkan,” ujar Graha.
Politisi PDIP ini menyebut kondisi geografis Badung Selatan perlu menjadi pertimbangan dalam desain pelayanan Mantap Nak Badung. Menurutnya, program yang pembiayaannya bersumber dari APBD tersebut seharusnya sedekat mungkin dengan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Karena itu, Graha mendorong Pemkab Badung menjajaki kerja sama dengan rumah sakit swasta di kawasan Badung Selatan. Skema tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan membuat masyarakat harus melakukan perjalanan jauh ke wilayah Mengwi.
“Karena jarak cukup jauh, coba dijajaki kerja sama dengan RS swasta. Ini akan lebih baik bagi warga di Badung Selatan,” katanya.
Sorotan dewan ini sekaligus memperlihatkan ironi dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Di satu sisi, pemerintah memiliki program kesehatan yang cakupannya untuk seluruh masyarakat Badung. Namun di sisi lain, fasilitas rujukan yang menjadi tumpuan utama masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, mengakui pemerataan layanan kesehatan ke wilayah selatan memang tengah dijajaki. Mantap Nak Badung sendiri merupakan kelanjutan dari program 13 Manfaat Krama Badung Sehat (KBS).
Dia menjelaskan, dalam kondisi kegawatdaruratan, masyarakat tetap dapat memperoleh penanganan awal di rumah sakit terdekat, termasuk rumah sakit swasta. Setelah kondisi pasien stabil, pasien dapat dirujuk sesuai mekanisme yang berlaku.
Persoalan kemudian muncul ketika pasien membutuhkan perawatan lanjutan di RSD Mangusada. Bagi warga Badung Selatan, perjalanan menuju Mengwi tentu bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut waktu, biaya dan kondisi pasien.
“Pimpinan sudah berpikir bagaimana seluruh masyarakat Badung mendapat kualitas pelayanan yang terbaik. Tentunya di wilayah selatan kami ada penjajakan,” kata dr Padma.
Menurutnya, penambahan titik pelayanan di Badung Selatan masih dalam tahap kajian. Pemkab Badung harus memastikan skema kerja sama dengan rumah sakit swasta maupun mekanisme pembiayaan tetap sesuai ketentuan karena program tersebut menggunakan APBD.
Selain mempertahankan RSD Mangusada, pengembangan layanan juga diarahkan melalui RSUD Giri Asih Suwiti di wilayah utara. Sementara untuk Badung Selatan, sejumlah opsi masih dibahas, termasuk kemungkinan menggandeng Rumah Sakit Unud.
“Untuk wilayah selatan kita bicara pemerataan dulu. Kemungkinan akan dilakukan melalui rumah sakit di wilayah selatan. Salah satu yang sedang dibicarakan adalah Rumah Sakit Unud,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan Mantap Nak Badung ke depan bukan sekadar membuat program yang “mantap” di atas kertas. Pemerintah juga dituntut memastikan warga di ujung selatan tidak perlu menempuh perjalanan lintas kecamatan hanya untuk menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak seluruh krama Badung. BWN-05
