Denpasar, baliwakenews.com
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belakangan banyak mengalami persoalan berujung pada proses hukum. Hal ini disinyalir akibat kurang profesionalnya pengelolaan LPD. Beranjak dari persoalan tersebut Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, SE., MM., Ak., melakukan penelitian terkait apa saja yang mempengaruhi Corporate Sustainability LPD.
Penelitian yang dilakukan pada 883 LPD tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali (kategori sehat berjumlah 607 LPD dan kategori cukup sehat berjumlah 275 LPD) tersebut dituangkan dalam disertasi yang berjudul “Manajemen Risiko Dan Ethical Entrepreneurship Sebagai Pemediasi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Sustainability”. Disertasi ini mengantarkan Wilyadewi meraih kelulusan dalam sidang terbuka Promosi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) yang digelar Senin 15 Agustus 2022, di kampus setempat. Dalam sidang yang dipimpin Dekan FEB Unud, Agoes Ganesha Rahyuda, SE., MT., Ph.D., tersebut , Wilyadewi, mampu mempertahankan disertasinya dan dinyatakan berhak menyandang gelar doktor.
Dihadapan promotor Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE., MSi., dan ko promotor Dr. IB Panji Sedana, SE., MSi., kopromotor Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE., MM., Ak., CPA., ia memaparkan LPD di Bali dibentuk dengan tujuan mampu mengelola finansial dan mencapai profitabilitas (economy), peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat (social), dan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan desa adat di Bali (environment). Berdasarkan data, terdapat 1.493 desa adat di Bali, dengan jumlah LPD sebanyak 1.437 LPD. Jumlah total aset LPD di Bali adalah sebesar 23,9 Triliun (LPLPD, 2021). Dari 1.437 LPD tahun 2021 tersebut 883 LPD atau 61% berada pada kategori sehat yang kontinuitas bisnisnya berjalan baik sebagai syarat keberlanjutan usaha LPD, sementara terdapat 554 LPD atau 39% yang berada pada kategori tidak sehat.
“Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang kemungkinan besar mempengaruhi Corporate Sustainability LPD, yaitu tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), etika wirausaha (Ethical Entrepreneurship), dan manajemen risiko. Variabel-variabel tersebut dipolakan sedemikian rupa sehingga membentuk model penelitian yang diberi judul ”Manajemen risiko dan Ethical Entrepreneurship sebagai pemediasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Sustainability (studi pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali)”.
Berbicara keunikan LPD adalah tentang nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada ajaran agama Hindu sebagai ajaran yang dianut masyarakat desa adat di Bali. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjiwai LPD sangatlah lengkap dan beragam sebagai competitive advantage LPD.Pada Ethical Entrepreneurship,dimensi Ethical mengacu kepada kerangka dasar Agama Hindu yaitu tatwa,etika,dan upakara maka dimensi Etika dipergunakan berdasarkan Tri Kaya Parisudha (Saramuscaya sloka 157), ” ungkap Wilyadewi dihadapan undangan akademik diantaranya Prof. Dr. IB Gde Yudha Triguna, MS., dan Dr. Putu Yudy Wijaya, SE. MSi.
Dicantumkannya Tri Kaya Parisuda sebagai dimensi ethical pada Ethical Entrepreneurship sebagai pengendali jiwa entreprenuer seorang pimpinan LPD,pada hakekatnya diperkuat nilai Satya Hredaya (setia kepada kata hati/nurani dan tidak mengingkari hati nurani) sehingga berbagai kecurangan seperti beberapa kasus LPD,tidak akan terjadi.
“Pada Good Corporate Governance (GCG) LPD penelitian ini mempergunakan 6 dimensi GCG oleh BKP (Badan Pengelola Keuangan)yang disingkat PRIFAT,pada dimensi participant terdapat indikator penting tentang budaya yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjiwai LPD juga partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan stakeholder untuk membesarkan LPD yang dimiliki secara komunal oleh desa adat. Selama ini payung hukum LPD menjadi pertanyaan. Dalam Good Corporate Governance saya mencantumkan perarem sebagai salah satu indikator accountability yang merupakan payung hukum LPD yang sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa LPD dan lumbung pitih nagari diakui dan dinyatakan sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat yang tidak tunduk kepada UU LKM tetapi tunduk kepada hukum adat yaitu perarem,aturan inj juga didukung Perda no.4 tahun 2019 tentang Desa adat. Beberapa LPD bahkan sudah melakukan pasupati Pararem (contoh desa Tegaltamu) secara niskala (dewa saksi) untuk mengikat warga desa adat.Sesuai hasil penelitian pararem menempati posisi tertinggi pada GCG. Harapan kedepannya pada Good Corporate Governance, perarem diperkuat pada masing-masing LPD untuk mewujudkan Corporate Sustainability LPD, ” tandasnya.
Pengawasan LPD berbasis risiko dilakukan sebagai metode preventif dalam Manajemen Risiko LPD yang terdiri dari 3 dimensi. Keunikan LPD juga dilakukan dalam Manajemen risiko.Sebagai contoh kredit yang diberikan oleh LPD dapat menjadi kewajiban keturunannya untuk melunasinya sehingga kredit macet tidak akan terjadi dan dengan adanya perjanjian kredit secara niskala.
Wilyadewi berharap penelitian yang dilakukan kedepannya dapat bermanfaat bagi pengembangan LPD dalam mewujudkan Corporate Sustainability. “Untuk itu saya Wilyadewi dan beberapa peneliti-peneliti LPD sepakat akan mendampingi tim pengkaji LPD Provinsi Bali,sebagai patner sharing dalam mengkaji LPD yang sangat luar biasa keunikannya sebagai benteng terakhir perekonomian masyarakat Bali, ” pungkasnya.BWN-03
