Pelestarian Budaya Butuh Biaya Besar, Mesir: Desa Adat Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri

Iklan Home Page

Mangupura, baliwakenews.com

Pelestarian adat, seni, dan budaya Bali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di tengah besarnya tanggung jawab masyarakat adat dalam menjaga warisan leluhur, dukungan pemerintah dinilai perlu diwujudkan secara lebih konkret agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada masyarakat.

Bendesa Adat Kutuh yang juga mantan anggota DPRD Badung, Jro Nyoman Mesir, mengungkapkan bahwa Desa Adat Kutuh membutuhkan anggaran lebih dari Rp2 miliar setiap tahun untuk menopang berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Kebutuhan tersebut mencakup pelaksanaan upacara, pemeliharaan fasilitas adat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan desa adat memerlukan dukungan finansial yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, diharapkan meningkatkan perhatian dan bantuan kepada desa adat serta banjar.

“Yang menyelenggarakan dan melestarikan seni budaya itu adalah masyarakat adat. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten harus ingat bahwa desa adat membutuhkan perhatian. Jangan ragu memberikan bantuan untuk pelestarian seni dan budaya kepada masing-masing banjar dan desa adat,” tegasnya, Senin (2/11/2026).

Jro Mesir menilai, pelestarian adat, seni, dan budaya tidak cukup hanya dengan memberikan pengakuan. Pemerintah perlu hadir melalui dukungan anggaran yang memadai karena desa adat dan banjar merupakan garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan tradisi Bali.

Baca Juga:  Bupati Badung Dampingi Kapolda Bali Tinjau Bendungan Sidan

Ia menjelaskan, sumber pendapatan desa adat sangat membantu agar pembiayaan berbagai kegiatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada krama atau warga adat. Bahkan, Desa Adat Kutuh berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat tanpa membebani warga, termasuk dalam berbagai kegiatan di pura.

“Kalau semuanya harus mengandalkan iuran masyarakat, tentu akan sangat berat. Warga juga memiliki kebutuhan lain, seperti membayar air, listrik, dan biaya pendidikan anak. Karena itu, pendapatan desa adat harus bisa digunakan untuk menyubsidi berbagai kegiatan, termasuk karya dan pembangunan pura,” jelasnya.

Mesir menambahkan, kebutuhan biaya pelaksanaan upacara adat di setiap wilayah Bali berbeda-beda. Kondisi geografis dan tradisi setempat turut memengaruhi besarnya anggaran yang harus disiapkan. Di wilayah Bali Selatan, termasuk Kutuh, pelaksanaan kegiatan adat dan upacara umumnya membutuhkan biaya cukup besar karena berbagai kebutuhan harus dipenuhi melalui pengeluaran finansial.

Terkait dukungan pemerintah, Mesir mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan desa adat dan pelestarian budaya. Ia secara khusus menyebut Gubernur Bali Wayan Koster sebagai sosok yang dinilai telah menunjukkan kepedulian terhadap desa adat.

“Sejauh ini, jujur, kalau masalah kepedulian adat, terlepas dari kekurangan atau kontroversi yang ada, yang baru benar-benar melakukannya hanya Pak Koster,” tegas tokoh yang dikenal berbicara blak-blakan tersebut.

Baca Juga:  Sekda Adi Arnawa Hadiri Melaspas Gambelan Gong Kebyar di Pura Batan Nyuh

Meski demikian, ia berharap komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Badung yang memiliki kemampuan fiskal cukup besar. Menurutnya, dukungan terhadap kebutuhan desa adat perlu terus ditingkatkan, mengingat besarnya tanggung jawab masyarakat adat dalam menjaga identitas Bali.

Mesir mengingatkan bahwa Bali dikenal luas bukan semata-mata karena kehidupan beragamanya, tetapi juga karena kekayaan seni dan budayanya. Identitas tersebut harus terus dipertahankan melalui keterlibatan aktif masyarakat adat yang selama ini menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan berbagai tradisi.

Selain persoalan pembiayaan, Mesir juga menyoroti pentingnya membangun kebersamaan dalam kegiatan seni budaya. Menurutnya, kegiatan seni tidak selalu harus dikemas dalam bentuk perlombaan yang menentukan siapa yang terbaik.

Penilaian seni memiliki unsur subjektivitas yang cukup tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, perlombaan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, kecemburuan sosial, bahkan ketidakpercayaan terhadap tim juri.

Karena itu, ia mendorong agar kegiatan seni lebih banyak diarahkan dalam bentuk parade atau ruang ekspresi bersama. Dengan pola tersebut, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan tanpa terbebani persoalan menang atau kalah.

Baca Juga:  Tanjakan Goa Gong Lincin Karena Tumpahan BBM, Beberapa Pemotor Tergelincir

“Jangan sampai karena perlombaan kemudian muncul rasa tidak puas atau saling curiga terhadap juri. Kita tetap harus menumbuhkan wadah seni, tetapi yang lebih penting adalah membangun kemesraan dan kebersamaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mesir mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan desa adat sebagai tempat kelahiran dan asal-usul kehidupan mereka. Kemajuan pariwisata dan perkembangan zaman tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sosial maupun adat istiadat.

Ia berharap krama Kutuh tetap mempertahankan keramahan, kebersamaan, serta semangat gotong royong. Perkembangan zaman, menurutnya, jangan sampai membuat masyarakat semakin individualistis dan tidak peduli terhadap kehidupan desa adat.

“Desa adalah tempat kelahiran dan tanah tumpah darah kita. Tolong tetap dipertahankan selama-lamanya, terutama keramahan dan kebersamaannya. Jangan sampai masyarakat menjadi cuek dan tidak peduli terhadap desa adat,” pesannya.

Mesir berharap perhatian pemerintah terhadap desa adat tidak berhenti pada pernyataan atau program seremonial. Dukungan konkret dan berkelanjutan diperlukan agar masyarakat adat tidak berjuang sendiri dalam membiayai berbagai kegiatan sekaligus menjaga warisan seni, budaya, dan tradisi Bali bagi generasi mendatang. BWN-04

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan Galungan DPRD BadungIklan Galungan Pemkab BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR