Singaraja, Baliwakenews.com
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mulai mematangkan rancangan regulasi yang akan menjadi landasan pemberian perlindungan bagi pekerja informal di wilayah tersebut.
Pembahasan dilakukan melalui pemaparan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dipimpin langsung Sutjidra didampingi Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa dan jajaran asisten Setda Buleleng di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11/2026).
Dari tiga rancangan regulasi yang dibahas, salah satu yang menjadi perhatian adalah Ranperbup tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus memperluas akses perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Ranperbup tersebut diinisiasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat perlindungan pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perlindungan bagi pekerja rentan dinilai penting mengingat kelompok pekerja informal memiliki risiko pekerjaan, sementara tidak seluruhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial sebagaimana pekerja formal.
Bupati Sutjidra menegaskan, setiap rancangan produk hukum daerah harus disusun secara cermat dan komprehensif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, regulasi yang disusun tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara nyata.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Dua Ranperbup Lainnya Atur ADD dan Hak Keuangan DPRD
Selain perlindungan pekerja rentan, Pemkab Buleleng juga membahas dua rancangan regulasi lainnya.
Ranperbup pertama merupakan perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026.
Rancangan yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian Penjabaran APBD 2026, khususnya terkait rincian alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa.
Sementara Ranperbup kedua merupakan perubahan keempat atas ketentuan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
Rancangan yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng itu mengatur penyesuaian sejumlah komponen hak keuangan, terutama besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD.
Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah pemrakarsa terbuka terhadap arahan, masukan, dan penyempurnaan substansi rancangan sebelum memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi hingga penetapan.
Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Buleleng berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan hukum sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, adaptif, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Khusus regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan, kehadirannya diharapkan menjadi langkah konkret memperluas perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Buleleng. BWN-03
