Tabanan, Baliwakenews.com
Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), khususnya di Kabupaten Tabanan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menegaskan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi hingga penelantaran, menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.
“Kondisi ini membutuhkan langkah konkret dari seluruh pihak. Perlindungan anak tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh. Selain itu, peran keluarga dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Menurutnya, Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, hingga akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Selain kekerasan terhadap anak, sejumlah tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut disampaikan materi strategis dari sejumlah narasumber. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat berjalan berkelanjutan. BWN-03
