Mangupura, baliwakenews.com
Kemacetan di jalur Jimbaran–Unud hingga kawasan Bukit kian mengkhawatirkan. Waktu tempuh yang sebelumnya hanya 20–25 menit menuju Pecatu kini bisa membengkak hingga 45 menit saat jam sibuk. Kondisi ini mendorong Desa Adat Jimbaran menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan simpang tidak sebidang di kawasan tersebut.
Dalam sosialisasi awal studi kelayakan yang digelar Rabu (4/3/2026), kajian sementara dari aspek sosial budaya mengarah pada opsi pembangunan overpass sebagai solusi yang dinilai lebih minim risiko.
Ketua Tim Studi Kelayakan Simpang Tidak Sebidang Jimbaran–Unud dari Universitas Udayana, Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana ST, MT, IPM, ASEAN Eng, menjelaskan, penguatan data sosial budaya menjadi langkah awal sebelum masuk ke aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Dari hasil dialog dengan tokoh masyarakat, tidak ditemukan adanya prosesi upacara besar di titik simpang tersebut. “Prosesi upacara terpusat di Catus Pata dekat Pasar Jimbaran. Di lokasi simpang ini tidak ada prosesi rutin. Itu menjadi pertimbangan awal jika opsi overpass dibangun,” jelasnya.
Kekhawatiran Underpass dan Risiko Banjir Aspirasi warga juga dipengaruhi kekhawatiran terhadap potensi banjir jika dibangun underpass. Pengalaman genangan di Simpang Dewa Ruci menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat.
Secara teknis dan pembiayaan, overpass dinilai relatif lebih efisien. Underpass membutuhkan pengerukan besar, pengalihan arus lalu lintas dalam waktu lama, serta berpotensi terdampak alur sungai di sekitar lokasi.
Meski begitu, Adnyana menegaskan belum ada keputusan final. Studi kelayakan masih berjalan dan akan mengkaji empat aspek utama secara komprehensif dalam waktu sekitar dua bulan ke depan bersama Balai Jalan dan Dinas PU Provinsi.
Bendesa Adat Jimbaran I Putu Subamia menyambut baik sosialisasi sejak tahap awal. Ia menilai pelibatan masyarakat penting agar tidak muncul resistensi di kemudian hari. “Apa pun nanti keputusannya, apakah underpass atau overpass, kami mendukung sepanjang kajiannya jelas dan matang,” tegasnya.
Dari sisi sosial budaya, ia mengakui tidak ada upacara besar di lokasi simpang, namun jalur prosesi seperti ngaben dari kawasan perumahan sekitar kampus tetap perlu diperhitungkan dalam desain akhir.
Lebih jauh, Subamia menekankan proyek ini bukan sekadar solusi lalu lintas, tetapi menyangkut citra pariwisata Bali Selatan yang sangat bergantung pada aksesibilitas. “Ini bukan hanya soal kenyamanan warga, tapi juga keluhan wisatawan. Kalau akses makin macet, tentu berdampak pada citra Bali,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pembangunan simpang tidak sebidang harus terintegrasi dengan rencana infrastruktur lain seperti Jalan Lingkar Barat agar dampaknya signifikan terhadap pengurangan kemacetan.
Sosialisasi ini menjadi tahap awal sebelum pemerintah menentukan model konstruksi yang dipilih, dengan harapan solusi yang diambil mampu menjawab persoalan kemacetan tanpa mengabaikan kearifan lokal. BWN-04
