Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah Provinsi Bali kembali mengakselerasi pembangunan besar-besaran dengan menggeber 22 Proyek Strategis Provinsi Bali demi pemerataan pembangunan antarwilayah. Langkah ini ditegaskan melalui penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara pemerintah provinsi dan tiga daerah penghasil PAD terbesar di Bali.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (13/4/2026).
Kesepakatan ini menjadi simbol kuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan Bali hingga tahun 2028–2029.
Koster menegaskan, proyek strategis ini difokuskan pada peningkatan konektivitas, penguatan sektor pariwisata, serta pemerataan ekonomi antarwilayah Bali.
Sejumlah proyek prioritas yang menjadi perhatian utama antara lain Jalan Baru Gatot Subroto Barat – Canggu, Jalan Sunset Road – Mahendradatta, Underpass Tohpati, Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani, Jalan Lingkar Nusa Penida, Jalan Baru Kusamba – Padangbai, Jalan Penghubung Pura Batur – Pura Agung Besakih.
Proyek-proyek tersebut dinilai krusial untuk mengurai kemacetan di Bali Selatan sekaligus membuka konektivitas wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat.
Selain infrastruktur jalan, proyek strategis juga menyasar pengembangan pelabuhan terpadu di sejumlah titik, seperti: Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Kusamba.
“Pengembangan pelabuhan ini saya harapkan menjadi tulang punggung baru distribusi logistik dan pariwisata bahari Bali, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah, ” ujar Koster.
Tak hanya itu, sektor pertanian dan budaya juga mendapat perhatian melalui: Restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih, Pusat pengolahan gabah di Tabanan, Pabrik pakan ternak untuk ketahanan pangan Bali.
Dalam perubahan terbaru, jumlah proyek strategis meningkat dari 20 menjadi 22 proyek. Empat proyek sebelumnya diambil alih pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), namun Pemprov Bali menambahkan enam proyek baru untuk memperkuat pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik Bali seperti:, Ketimpangan pembangunan, Kemacetan pariwisata, Minimnya infrastruktur Bali Utara, Keterbatasan konektivitas wilayah.
Program ini juga menjadi bentuk gotong royong daerah dengan PAD terbesar dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang menyisihkan pendapatan untuk pembangunan wilayah lain di Bali.
Dengan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Bali optimistis pembangunan tidak lagi terpusat di Bali Selatan, tetapi merata hingga ke seluruh wilayah.
Kesepakatan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bali tengah bergerak menuju pembangunan yang lebih adil, terintegrasi, dan berkelanjutan. BWN-03
