Singaraja, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai membenahi perencanaan pembentukan produk hukum daerah untuk tahun 2027. Evaluasi terhadap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sepanjang 2026 menjadi momentum untuk mempercepat proses legislasi sekaligus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menegaskan bahwa setiap rancangan Perda yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD) harus dipersiapkan secara matang sebelum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka evaluasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sekaligus perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ariadi, kesiapan rancangan regulasi tidak cukup hanya berdasarkan usulan OPD. Setiap pemrakarsa harus memastikan urgensi pembentukan aturan, kelengkapan naskah akademik, ketepatan materi muatan, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia mengingatkan, jangan sampai rancangan Perda sudah masuk dalam program legislasi daerah, tetapi justru terkendala saat pembahasan akibat adanya perubahan regulasi di tingkat pusat maupun ketentuan hukum yang lebih tinggi.
“Harapan kami, usulan Perda untuk tahun 2027 benar-benar sudah siap dibahas. Jangan sampai sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, tetapi dalam prosesnya justru terkendala karena ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang akan berubah. Hal seperti ini harus dipastikan sejak awal agar perencanaan lebih matang,” ujarnya.
Ariadi juga menyoroti proses penyusunan sejumlah produk hukum daerah selama 2026 yang membutuhkan waktu relatif panjang. Bahkan, beberapa regulasi prioritas yang diperlukan untuk mendukung kebijakan kepala daerah belum dapat diselesaikan sesuai harapan.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh OPD pemrakarsa. Koordinasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Bagian Hukum perlu diperkuat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan yang menghambat proses pembentukan regulasi.
“Jangan sampai ketika ada hasil evaluasi atau perbaikan materi, kemudian dibiarkan terlalu lama. Kami berharap OPD pemrakarsa segera menindaklanjuti setiap masukan sehingga proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
OPD Diminta Kuasai Substansi Rancangan Peraturan
Lebih jauh, Ariadi menekankan bahwa pembentukan produk hukum daerah bukan sekadar persoalan teknis penyusunan naskah dan tata cara penulisan. Substansi serta materi yang diatur harus dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat.
Dalam proses tersebut, Bagian Hukum bersama Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki peran penting untuk mengkaji materi rancangan regulasi yang diajukan oleh masing-masing OPD.
Pimpinan OPD sebagai pemrakarsa juga diminta memahami secara menyeluruh substansi rancangan peraturan. Sebab, setiap rancangan akan melalui tahapan pemaparan di hadapan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
Keterlibatan langsung pimpinan OPD dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, proses pembentukan regulasi harus mengikuti tahapan konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat Provinsi Bali sesuai bidang materi yang diatur. Konsultasi tersebut wajib dilengkapi berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan proses berikutnya.
Tahapan selanjutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum guna memastikan kesesuaian substansi rancangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Buleleng berharap proses pembentukan Perda dan Perbup pada 2027 tidak lagi terkendala persoalan administrasi, keterlambatan perbaikan materi, maupun kurangnya koordinasi antarperangkat daerah.
Perencanaan yang matang sejak awal, kesiapan OPD pemrakarsa, serta penguatan koordinasi dengan Bagian Hukum menjadi kunci agar produk hukum daerah Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan lebih efektif, tepat waktu, dan memiliki kualitas regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. BWN-03
