Denpasar, Baliwakenews.com
Kabupaten Buleleng kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Bali. Pemerintah Kabupaten Buleleng sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut diterima langsung Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025, Senin (8/6/2026).
LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi Pemkab Buleleng dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara.
Raihan WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Buleleng berjalan secara disiplin dan terukur. Namun, Bupati Sutjidra menegaskan capaian tersebut bukanlah garis finis.
“Opini WTP ke-13 kali ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Sutjidra juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius guna memperkuat sistem pengawasan internal dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rekomendasi harus menjadi bahan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemkab Buleleng, lanjut dia, berkomitmen menjadikan capaian WTP sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola yang baik (good governance). Dengan sistem keuangan yang sehat dan akuntabel, setiap rupiah anggaran diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Buleleng dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sekaligus menjadi sinyal positif bagi kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng yang semakin profesional dan berorientasi pada hasil pembangunan. BWN-03
