Singaraja, Baliwakenews.com
Sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Bali yang digelar di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Kabupaten Buleleng, 8–10 Oktober 2026. Mengusung semangat menyama braya, forum ini mendorong penyelarasan program pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Bali, sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah berprestasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada dokumen perencanaan yang berkualitas. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemerintah menjadi faktor penting agar program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Semangat menyama braya, yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan, dinilai relevan untuk memperkuat hubungan kerja antara Bappeda Provinsi Bali, Bappeda kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
“Pembangunan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Semangat menyama braya harus menjadi landasan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis demi mencapai tujuan pembangunan bersama,” demikian inti arahan Ika Putra dalam pembukaan rakor.
Sinkronisasi Pembangunan Bali dengan Asta Cita
Rakor Bappeda se-Bali tahun 2026 mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali dan kabupaten/kota.
Penyelarasan tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Ika Putra, Bappeda merupakan bagian dari sistem besar pemerintahan yang setiap komponennya saling membutuhkan. Sinergi perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat integrasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Karena itu, komunikasi berkelanjutan dengan kementerian dan lembaga pusat juga perlu diperkuat. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta mampu merespons dinamika pembangunan secara cepat dan tepat.
Melalui perencanaan yang terintegrasi, program pembangunan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Keselarasan kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Lebih dari 150 Peserta Ikuti Rakor Bappeda se-Bali
Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali.
Kegiatan turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Keterlibatan kementerian dan lembaga tersebut diharapkan memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antardaerah.
Di tengah beragam karakteristik dan tantangan pembangunan di Bali, koordinasi lintas wilayah dinilai penting agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Ika Putra pun mendorong seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur, selaras, dan berkelanjutan.
Jembrana Juara Pertama Penghargaan Pembangunan Daerah Bali
Selain memperkuat koordinasi perencanaan, Rakor Bappeda se-Bali juga dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali.
Dalam penghargaan tersebut, Kabupaten Jembrana berhasil meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada posisi kedua dan Kabupaten Klungkung pada posisi ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian tersebut sekaligus diharapkan mendorong pemerintah daerah terus berinovasi sesuai karakteristik, potensi, kapasitas, dan tantangan di wilayah masing-masing.
Penganugerahan ini juga menjadi momentum evaluasi agar capaian pembangunan tidak hanya diukur melalui dokumen perencanaan, tetapi semakin diarahkan pada kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menyama Braya Jadi Modal Pembangunan Bali
Melalui Rakor Bappeda se-Bali 2026, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menyelaraskan program prioritas nasional dengan program unggulan daerah.
Semangat menyama braya menjadi landasan untuk membangun kerja sama yang tidak berhenti pada sinkronisasi dokumen, tetapi berlanjut pada pelaksanaan kebijakan yang saling mendukung dan memberikan hasil nyata.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota, perencanaan pembangunan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. BWN-03
