Hibah Bupati Tetap Dianggarkan, Aspirasi Dewan Tersingkir! Gerindra-Golkar Walk Out saat Bahas RAPBD Buleleng 2027

Iklan Home Page

Singaraja, Baliwakenews.com

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 memanas. Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD Buleleng memilih walk out dari rapat Badan Anggaran (Banggar), Jumat (20/11/2026), setelah mempersoalkan tidak terakomodasinya usulan hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Kemarahan dua fraksi tersebut dipicu persoalan yang dinilai janggal dalam rancangan anggaran. Di satu sisi, alokasi hibah melalui pemerintah daerah disebut masih tersedia. Namun, usulan hibah dan bansos yang diperjuangkan anggota DPRD melalui kegiatan reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) justru tidak mendapatkan kepastian.

Persoalan ini memunculkan kritik keras terhadap transparansi dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran, terutama terkait realisasi aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan wakil rakyat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gede Suyasa.

Gerindra Kecewa, Usulan Bansos Sejak 2025 Tak Kunjung Cair

Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Gerindra, Kadek Widana alias Cawi, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakjelasan realisasi usulan bansos yang telah diperjuangkan sejak 2025.

Menurut Cawi, anggota Fraksi Gerindra telah berulang kali mengajukan proposal bantuan kepada pihak eksekutif. Namun, hingga pembahasan APBD Perubahan 2026, bantuan yang sebelumnya dijanjikan belum juga terealisasi.

Bahkan, usulan tersebut kembali dimasukkan dalam APBD Induk 2026 dan diarahkan lagi pada APBD Perubahan 2026. Ironisnya, hingga pembahasan RAPBD 2027 berlangsung, Surat Keputusan (SK) penetapan penerima hibah dan bansos belum juga jelas.

Baca Juga:  Terima Laporan Bapenda, Parwata Ingatkan Agar Sistem Pajak Selalu di Update

“Anggota kami di Fraksi Gerindra dijanjikan bisa memfasilitasi bansos, tapi sampai APBD Perubahan tidak cair. Diajukan lagi di APBD Induk 2026, dijanjikan lagi di Perubahan 2026. Tapi kenyataannya sekarang SK penetapan penerima hibah bansos tidak ada,” tegas Cawi.

Ia juga menyentil posisi politik Gerindra yang hanya memiliki empat kursi di DPRD Buleleng. Namun, menurutnya, kecilnya jumlah kursi tidak seharusnya menjadi alasan aspirasi masyarakat yang dibawa partainya diabaikan.

“Kami paham Gerindra hanya empat kursi, secara politik mungkin tidak dianggap. Tapi kami bukan orang bodoh, kami sudah cukup dibodoh-bodohi. Karena eksekutif tidak bisa menjelaskan soal ini, kami pamit dari rapat ini,” ujarnya sebelum meninggalkan ruang rapat.

Golkar Pertanyakan Hibah Bupati, Mengapa Aspirasi DPRD Dicoret?

Kritik senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi.

Ia mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah daerah yang dinilai tidak mengakomodasi usulan hibah DPRD, sementara alokasi hibah melalui eksekutif masih tercantum dalam rancangan anggaran.

Padahal, menurut Wandira Adi, usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD setiap empat bulan.

Dengan demikian, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kepentingan anggota dewan, melainkan menyangkut kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Setiap empat bulan sekali kami reses, banyak sekali harapan masyarakat, tapi kok tidak satu pun bisa dijawab. Kami lihat hibah DPRD dicoret, sementara hibah bupati ada. Kalau memang ada hibah bupati, ya geser saja ke APBD Perubahan 2027,” tandasnya.

Baca Juga:  KPU Buleleng Tekankan Pentingnya Keselarasan Visi-Misi Paslon dengan RPJPD

Wandira Adi bahkan meminta Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, hadir langsung dalam rapat Banggar untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pengalokasian hibah tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka secara terang alasan tidak terakomodasinya usulan hibah dan bansos yang dibawa melalui aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Singgung Surat Edaran KPK

Di tengah memanasnya pembahasan, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, berupaya memberikan penjelasan sekaligus meredam ketegangan antarpihak.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan dinamika yang biasa terjadi di Badan Anggaran.

Namun, ia mengingatkan bahwa penganggaran hibah harus memperhatikan ketentuan, termasuk Surat Edaran KPK yang memuat 16 poin terkait tata kelola hibah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menuntut alokasi hibah secara langsung. Aspirasi anggota dewan dapat difasilitasi melalui program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan serta prioritas masyarakat.

“Biasa itu, kan bentuk dinamika di Badan Anggaran. Tapi jangan lupa ada SE KPK yang isinya 16 poin, DPRD tidak punya kewenangan menuntut soal hibah itu. Tapi kami bisa memfasilitasi hibah lewat aspirasi. Sejauh mana aspirasi itu dieksekusi, tentu berdasar kemampuan keuangan daerah,” jelas Arya.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab substansi keberatan Fraksi Gerindra dan Golkar.

Baca Juga:  Wabup Suiasa Salurkan 900 Masker Bantuan Koica dan UNDP

Sebab, yang dipersoalkan bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya alokasi hibah bagi anggota DPRD. Lebih jauh, mereka meminta kejelasan mengenai nasib proposal yang telah diajukan, alasan belum diterbitkannya SK penerima, serta konsistensi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas hibah.

Aspirasi Masyarakat Menunggu Kepastian

Ketut Ngurah Arya menyatakan akan kembali menjembatani komunikasi dengan Bupati Buleleng agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian.

Ia menegaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

“Kemarin setelah ada SE KPK, saya rasa sudah disikapi secara bijak oleh Bupati. Saya akan komunikasi lagi, karena prinsipnya aspirasi masyarakat tidak mungkin dikesampingkan,” pungkasnya.

Walk out Gerindra dan Golkar menjadi catatan serius dalam pembahasan RAPBD Buleleng 2027. Persoalan ini sekaligus menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah daerah.

Jika memang terdapat keterbatasan anggaran maupun pembatasan regulasi terkait hibah, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme dan kriteria penentuan penerimanya.

Jangan sampai aspirasi yang dihimpun melalui reses hanya berhenti menjadi catatan politik, sementara kepastian realisasinya terus menggantung.

Pada akhirnya, RAPBD bukan sekadar dokumen angka dan alokasi belanja. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang menunggu jawaban nyata dari pemerintah daerah. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR