Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan periode 2025–2030 bukan sekadar lima tahun masa pemerintahan, melainkan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Bali hingga satu abad ke depan.
Pesan itu disampaikan Koster dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (14/8/2026).
Koster menegaskan pembangunan Bali akan terus diarahkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Namun, di balik berbagai capaian pembangunan, Koster mengakui Bali kini menghadapi persoalan serius. Alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan ekosistem, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, infrastruktur hingga kesenjangan ekonomi antarwilayah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
“Tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” tegas Koster saat berbicara mengenai pembangunan Bali periode 2025–2030.
Menurut Koster, pembangunan Bali selama ini memang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut juga melahirkan tekanan baru terhadap ruang, lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, Pemprov Bali mulai mendorong sejumlah program superprioritas untuk menjawab persoalan yang dianggap mendesak.
Di sektor lingkungan, pemerintah menargetkan penuntasan persoalan sampah, termasuk pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sementara di sektor transportasi, pemerintah menyiapkan sejumlah proyek strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Beberapa proyek yang direncanakan dan mulai dikerjakan pada 2026–2029 antara lain Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran, Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Underpass Tohpati, Jalan Baru Sunset Road-Mahendradatta serta sejumlah ruas Jalan Lingkar Bali.
Tak hanya infrastruktur, penertiban juga menjadi agenda pemerintah. Koster menyebut penataan usaha transportasi dan akomodasi pariwisata, Online Travel Agent (OTA), hingga perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan menjadi bagian dari langkah pembenahan Bali.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Koster menegaskan posisi strategis Bali bagi perekonomian nasional.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara, atau sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata juga disebut mencapai sekitar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
Koster menilai angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Bali terhadap Indonesia, meskipun sebagian besar manfaat fiskal tersebut tidak secara langsung masuk ke kas daerah melalui skema dana bagi hasil.
“Data ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia,” kata Koster.
Karena itu, ia menilai pembangunan Bali harus mendapatkan perhatian yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Dalam pidatonya, Koster juga menempatkan UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sebagai salah satu fondasi penting pembangunan Bali.
Menurutnya, regulasi tersebut memberikan pengakuan terhadap karakteristik Bali, termasuk nilai kearifan lokal, Desa Adat dan Subak serta pola pembangunan yang memperhatikan alam, manusia dan kebudayaan Bali.
UU tersebut kemudian menjadi payung hukum bagi penyusunan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Koster menegaskan visi pembangunan Bali tetap berakar pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia.
Untuk periode 2025–2030, pembangunan Bali difokuskan pada enam bidang utama.
Pertama, adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal.
Kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
Ketiga, transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali.
Keempat, pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi.
Kelima, lingkungan, kehutanan dan energi.
Keenam, Bali Pulau Digital dan keamanan Bali.
Koster menilai keberhasilan lima tahun pertama pelaksanaan haluan pembangunan 100 tahun tersebut akan menentukan arah Bali pada generasi berikutnya.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pembangunan.
Komitmen pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu pesan utama Koster.
Bali, kata dia, terus mendorong kebijakan lingkungan mulai dari pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih, kendaraan listrik, pertanian organik hingga perlindungan danau, mata air, sungai dan laut.
Bali juga menargetkan Net Zero Emission pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional 2060.
Target tersebut menunjukkan ambisi Bali untuk menjadikan keberlanjutan bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari arah pembangunan jangka panjang.
Memperingati 68 tahun perjalanan Provinsi Bali, Koster mengajak masyarakat tidak melupakan jasa para pendahulu yang telah membangun fondasi Bali.
Ia bersama Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, kata Koster, mengemban amanah masyarakat untuk bekerja secara total, sungguh-sungguh, fokus dan tulus dalam membangun Bali.
Menurutnya, menjaga Bali bukan hanya tugas pemerintah. Persatuan, gotong royong dan kepedulian seluruh masyarakat menjadi modal utama menghadapi tekanan pembangunan yang semakin kompleks.
Terutama generasi muda, Koster meminta agar tetap menjaga identitas, kebudayaan dan karakter Bali di tengah perubahan zaman.
Momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali pun tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun daerah, tetapi menjadi pengingat bahwa Bali sedang memasuki fase penting: menentukan apakah pembangunan hari ini mampu menjaga Bali tetap hidup, lestari dan sejahtera hingga 100 tahun mendatang.
“Selamat Hari Jadi ke-68! Dirgahayu Provinsi Bali!,” tutup Koster. BWN-03
