Mangupura, Baliwakenews.com
Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Badung tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi bagian penting yang kini kembali didorong Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Badung melalui penataan kepengurusan periode 2026–2030.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, yang juga menjabat Ketua FPRB Badung, memimpin rapat penyusunan kepengurusan FPRB periode 2026–2030 di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Badung, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut membahas komposisi kepengurusan sekaligus penyelarasan visi, misi dan rencana kerja strategis organisasi.
Penguatan FPRB menjadi relevan mengingat Badung memiliki wilayah dengan karakter risiko yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan. Dalam konteks pesisir, Anom sebelumnya menyoroti ancaman abrasi dan gelombang besar yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat. “Badung yang memiliki garis pantai yang cukup panjang tentu risiko abrasi dan terjangan ombak besar menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di pesisir,” ujar Anom dalam kegiatan mitigasi lingkungan di Tanjung Benoa.
Karena itu, FPRB ke depan diharapkan tidak sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi mampu memperkuat langkah mitigasi sejak sebelum bencana terjadi. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, edukasi kebencanaan, pemetaan risiko serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Rapat penyusunan pengurus turut dihadiri Anggota DPRD Badung I Made Rai Wirata, unsur pemerintah, akademisi, FPRB Provinsi Bali, dunia usaha serta unsur terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah.
Pengalaman di kawasan Tanjung Benoa juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mitigasi. Pada 2026, kawasan tersebut kembali mendapat pengakuan Tsunami Ready dari UNESCO-IOC hingga 2030, sementara FPRB setempat secara rutin menjalankan edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Selain itu, kajian kolaboratif yang dilakukan di Tanjung Benoa sebelumnya mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman, antara lain gempa bumi, tsunami, abrasi, banjir rob, tanah longsor dan dampak perubahan iklim. Kajian tersebut juga menyoroti kebutuhan penguatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini dan kolaborasi multisektor.
FPRB Badung periode 2026–2030 diharapkan mampu menerjemahkan agenda pengurangan risiko bencana ke dalam program yang lebih konkret. Kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi berbasis wilayah serta sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas menjadi bagian penting untuk membangun ketangguhan Badung menghadapi potensi bencana. BWN-05
