Mangupura, Baliwakenews.com
Angka defisit Perubahan APBD Badung 2026 melonjak hingga Rp2,58 triliun. Namun, angka jumbo tersebut tidak berdiri tanpa skema pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan kombinasi SiLPA dan pinjaman daerah untuk menutup defisit sekaligus membuka ruang percepatan pembangunan infrastruktur.
Defisit yang sebelumnya berada di angka Rp1.192.478.637.916 kini bertambah menjadi Rp2.584.988.835.808. Kenaikan sekitar Rp1,39 triliun ini menjadi bagian penting dalam struktur pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Badung 2026.
Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menegaskan, kenaikan defisit tersebut telah memiliki sumber penutup. SiLPA hampir Rp1,2 triliun disiapkan untuk menutup sebagian defisit, sementara sisanya ditopang melalui pinjaman daerah sekitar Rp1,9 triliun.
“Defisit itu kan dapat ditutupi. Satu, ditutupi dengan SiLPA yang jumlahnya hampir Rp1,2 triliun. Nah, sisanya kita pinjam,” kata Sunarta saat diwawancarai, Jumat (18/9).
Bagi DPRD Badung, skema tersebut bukan sekadar menutup lubang anggaran. Pembiayaan justru diarahkan untuk membuat pembangunan bergerak lebih cepat. Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang diproyeksikan mendapat dorongan dari kebijakan pembiayaan tersebut.
Sunarta mengatakan pinjaman sekitar Rp1,9 triliun akan dicicil selama empat tahun. Ia optimistis kemampuan pendapatan Badung masih memberikan ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“Cicilannya selama empat tahun. Diperkirakan dari pendapatan bulanan Badung sudah jauh rendah dari kebutuhannya,” ujarnya.
Optimisme itu juga dikaitkan dengan performa pendapatan Badung. Sunarta menyebut pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam satu bulan pendapatan Badung disebut telah menembus lebih dari Rp700 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar keyakinan bahwa pembiayaan pembangunan melalui pinjaman masih dapat dikelola secara bertahap, selama digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Lebih jauh, percepatan pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menjaga daya saing Badung sebagai daerah tujuan pariwisata. Infrastruktur yang memadai bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas masyarakat dan keberlanjutan industri pariwisata.
“Menurut kami, itu langkah yang cepat, yang harus kita dukung demi nanti pariwisata di Badung tetap eksis dan menjadi eksklusif,” tegas Sunarta.
Dengan demikian, defisit Rp2,58 triliun kini menjadi bagian dari strategi pembiayaan pembangunan Badung. Tantangannya bukan sekadar bagaimana menutup defisit, tetapi memastikan setiap rupiah pembiayaan menghasilkan infrastruktur yang produktif dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Targetnya pun mulai diarahkan ke depan. Sunarta berharap pembangunan infrastruktur dapat dikebut mulai 2027 sehingga manfaatnya mulai dirasakan masyarakat pada 2028.
“Kita berdoa infrastruktur dalam tahun 2027 sudah terlaksana dan memberikan manfaat. Akhir-akhir 2028, Badung sudah dapat,” pungkasnya. BWN-05
