Singaraja, Baliwakenews.com
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana, untuk melontarkan kritik terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, usia kemerdekaan yang telah mencapai 81 tahun semestinya sudah membawa rakyat Indonesia menuju kehidupan yang jauh lebih sejahtera.
Kritik tersebut disampaikan Kariyasa usai menjadi Pembina Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 yang digelar DPC PDI Perjuangan Buleleng di Sekretariat DPC, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan sederhana, diikuti jajaran pengurus partai serta mahasiswa.
Kariyasa menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dikelola untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
“Kita memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayah dengan keanekaragaman. Namun, itu tidak bisa termanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia yang kini sudah berusia 81 tahun. Seharusnya usia ini rakyat sudah sejahtera seperti negara lain,” ujarnya.
Tak hanya soal kesejahteraan, Kariyasa juga menyoroti munculnya aksi di sejumlah daerah yang menurutnya mencerminkan adanya persoalan serius antara masyarakat dan pemerintah. Ia menyinggung tindakan perusakan lambang negara serta penurunan bendera Merah Putih menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah, kata dia, perlu segera mencari akar persoalan dan mengambil langkah konkret agar ketidakpuasan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Ini menjadi PR pemerintah karena beberapa daerah melakukan upaya perlawanan kepada pemerintah dan merusak lambang negara. Ini tidak boleh terjadi dan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Kariyasa menilai berbagai gejolak tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan negara yang benar-benar dirasakan rakyat.
Ia berharap pemerintah ke depan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan negara memastikan rakyat hidup makmur dan bangsa memiliki posisi yang semakin kuat di mata dunia.
“Harapannya ke depan pemerintah bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga bangsa kita bisa disegani oleh negara lain,” pungkasnya. BWN-03
