Mangupura, baliwakenews.com
Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Demokrat, Tutik Kusuma Wardani, mengusulkan agar kantin-kantin sekolah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dilibatkan sebagai dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan tersebut disampaikan menyusul evaluasi terhadap sejumlah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Menurut Tutik, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus mempermudah pengawasan makanan yang disajikan kepada peserta didik.
“Saya sangat mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan evaluasi. Sejak awal saya sudah mengingatkan bahwa program yang sangat baik ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujar Tutik, Senin (8/6/2026).
Menurut legislator asal Bali tersebut, kantin sekolah memiliki keunggulan karena berada sangat dekat dengan lokasi penerima manfaat. Dengan demikian, makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih segar, aman, dan mudah dipantau kualitasnya.
“Kantin sangat layak menjadi mitra BGN. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kantin-kantin itu diarahkan agar memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan. Jangan sampai fasilitas yang tidak memenuhi syarat tetap diloloskan seperti yang terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Tutik menilai evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG perlu dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung yang dilakukannya di lapangan, masih ditemukan sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan namun tetap beroperasi.
Karena itu, ia meminta BGN tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap mitra yang mengabaikan aturan. Bahkan, sanksi berupa penangguhan operasional hingga penghentian kerja sama perlu diterapkan apabila pelanggaran terus berulang.
“Saya sudah menyampaikan kepada jajaran BGN di daerah, khususnya di Bali. Jika sudah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan, harus ada tindakan tegas berupa suspensi,” katanya.
Terkait masih adanya sejumlah titik dapur MBG yang belum beroperasi, Tutik menilai kondisi tersebut lebih disebabkan kendala teknis, mulai dari distribusi personel hingga kesiapan operasional. Namun ia berharap hambatan tersebut segera diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Lebih jauh, Tutik menekankan bahwa orientasi program MBG ke depan harus berfokus pada kualitas layanan, bukan sekadar menambah jumlah dapur.
“Yang utama bukan kuantitas, tetapi kualitas. Jangan berpikir semakin banyak dapur maka semakin baik. Yang terpenting adalah kualitas pelayanan dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan program, mulai dari Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar standar higienitas dan keamanan pangan benar-benar terjaga.
Sebagai mitra kerja BGN di DPR RI, Tutik memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah pemilihannya. Ia berharap evaluasi yang dilakukan saat ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama para pelajar di daerah yang selama ini masih minim akses layanan gizi berkualitas. BWN-05
