Jakarta, Baliwakenews.com
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang membawa angin segar bagi dunia usaha dan Wajib Pajak. Regulasi baru ini mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak sekaligus memperketat akurasi dan pengawasan.
Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional—tidak hanya dari sisi layanan, tetapi juga kepastian hukum. Pemerintah menargetkan proses restitusi pajak menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan minim sengketa.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan layanan dan kepatuhan.
“Fasilitas pengembalian pendahuluan kini disusun agar lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan hak dan kewajiban perpajakan tetap berjalan seimbang,” ujarnya Senin 4 Mei 2026.
Salah satu poin krusial dalam PMK 28/2026 adalah perubahan pendekatan dari pemeriksaan menjadi penelitian. Artinya, permohonan restitusi tidak lagi melalui proses audit penuh, melainkan cukup melalui penelitian administrasi. Skema ini diyakini mampu memangkas waktu tunggu secara signifikan tanpa mengorbankan validitas data.
Regulasi ini juga mempertegas tiga kategori Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan:
Wajib Pajak patuh dengan rekam jejak kepatuhan yang baik, tanpa tunggakan, dan bebas dari pelanggaran pidana perpajakan
Wajib Pajak skala tertentu dengan batasan peredaran usaha dan nilai lebih bayar
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, termasuk eksportir dan pelaku usaha tertentu yang memenuhi kriteria khusus
Selain itu, pemerintah juga memperjelas prosedur pengajuan hingga batas waktu penyelesaian restitusi. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha, terutama dalam menjaga arus kas perusahaan.
Dengan penyempurnaan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap kepercayaan Wajib Pajak semakin meningkat. Di sisi lain, kepatuhan sukarela juga diharapkan tumbuh seiring sistem yang makin transparan dan akuntabel.
PMK 28/2026 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara, tetapi juga serius membangun ekosistem perpajakan yang adil, modern, dan pro-bisnis. BWN-03
