Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha. Di balik seremoni itu, terselip pesan tegas: pembenahan tata kelola dan pengawasan pembangunan Bali harus diperketat, terutama di sektor pariwisata yang masih menyisakan persoalan serius.
Koster secara terbuka menyoroti praktik akomodasi pariwisata ilegal mulai dari villa hingga hotel tanpa izin yang dinilai merusak tatanan industri dan berpotensi menggerus pendapatan daerah. Ia juga menyinggung perilaku sebagian wisatawan mancanegara yang melanggar aturan, dari tidak menggunakan helm hingga tindakan kriminal seperti pembobolan ATM. “Ini tidak bisa dibiarkan. Penertiban harus tegas dan konsisten,” tegasnya.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, yang langsung memberi mandat kepada kepala BPKP Bali yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menegaskan, peran BPKP bukan sekadar pengawasan administratif, melainkan memastikan pembangunan berjalan efektif dan bebas dari kecurangan.
Setya juga mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan jaminan pengelolaan anggaran sudah optimal. Karena itu, BPKP diminta aktif mengawal sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.
Sorotan tajam diarahkan pada potensi pendapatan dari pungutan wisatawan asing yang dinilai belum optimal. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin, target hingga Rp1 triliun dinilai realistis. Namun, ia menegaskan, kunci pencapaiannya adalah kolaborasi dan penegakan aturan. “Tanpa kolaborasi, sulit memajukan Bali,” ujarnya.
Di sisi lain, Koster menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur Bali. Ia mengungkapkan, kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai Rp167 triliun pada 2024 atau lebih dari separuh total nasional.
Angka tersebut menjadi dasar dorongan agar Bali mendapat prioritas anggaran, termasuk untuk proyek strategis seperti pembangunan jalan baru, shortcut antarwilayah, hingga rencana transportasi bawah tanah (subway) yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai, Kuta, hingga Canggu.
Selain penguatan pariwisata, Pemprov Bali juga tengah mendorong transformasi ekonomi melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125).
Menutup arahannya, Koster menegaskan bahwa opini WTP harus dimaknai secara substantif, bukan sekadar administratif.
“Kalau ada masalah, harus diakui agar bisa diperbaiki. Pengawasan harus diperketat agar semua berjalan sesuai rel,” pungkasnya. BWN-03
