Jakarta, Baliwakenews.com
Penghargaan yang diterima di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026), bukan sekadar simbol keberhasilan administratif. Bagi Kabupaten Buleleng, raihan UHC Award 2026 kategori Madya menjadi penanda penting bahwa jaminan kesehatan bukan hanya terdaftar di atas kertas, tetapi benar-benar diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mewakili Pemerintah Kabupaten Buleleng. Di tengah hadirnya perwakilan pemerintah pusat dan daerah dari seluruh Indonesia, Buleleng tampil sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil mendorong kepesertaan dan keaktifan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)–BPJS Kesehatan.
Usai menerima penghargaan, Wabup Supriatna mengungkapkan bahwa capaian ini diraih melalui dua indikator utama yang saling berkaitan. Pertama, cakupan kepesertaan masyarakat yang telah mencapai 98 persen. Kedua, tingkat keaktifan peserta sebesar 80,56 persen, sebuah angka yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif menggunakan layanan kesehatan.
“Ini yang menjadi poin penting. Bukan hanya soal terdaftar, tetapi seberapa aktif masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan. Dan ini menjadi komitmen kami di Kabupaten Buleleng,” ujar Supriatna.
Lebih dari Sekadar Angka
Dalam konteks Universal Health Coverage (UHC), keaktifan peserta sering kali menjadi tantangan tersendiri. Banyak daerah mampu mencatat kepesertaan tinggi, namun belum tentu diiringi dengan pemanfaatan layanan yang optimal. Di sinilah Buleleng dinilai melangkah lebih jauh.
Menurut Supriatna, capaian tersebut merupakan buah dari kebijakan yang konsisten dalam membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami berkomitmen untuk terus memastikan seluruh masyarakat Buleleng mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau,” katanya.
Kunci: Sinergi Multi Pihak
Keberhasilan Buleleng meraih UHC Award 2026 kategori Madya tidak berdiri sendiri. Supriatna menegaskan, capaian ini lahir dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara berkelanjutan.
“Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pelaku usaha,” jelasnya.
Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dinilai krusial dalam penyelarasan kebijakan, regulasi, serta dukungan teknis. Sementara itu, peran dunia usaha menjadi elemen penting dalam membantu memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
“Dengan keterlibatan pelaku usaha, kabupaten sangat terbantu untuk mencakup lebih banyak masyarakat dan mendorong keaktifan mereka dalam mengakses layanan kesehatan,” tambahnya.
Menuju Buleleng yang Lebih Sehat
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja kolektif berbagai pihak dalam membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng, UHC Award 2026 bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh.
Ke depan, Pemkab Buleleng bertekad mempertahankan bahkan meningkatkan capaian UHC, dengan terus memperkuat jejaring kolaborasi yang telah terbangun. Tujuannya jelas: mewujudkan Buleleng yang sehat, di mana seluruh masyarakat memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas—bukan hanya terdaftar, tetapi benar-benar terlindungi. BWN-03
