Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Usulan tersebut dilatarbelakangi tingginya ancaman penyalahgunaan narkotika di tengah mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah itu.
Rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P.
Dalam pidato pengantarnya, Sanjaya memaparkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika tercatat sebanyak 26 kasus pada 2022. Angka tersebut meningkat menjadi 82 kasus pada 2023 dan tercatat 72 kasus pada 2025.
Data yang disampaikan dalam rapat tersebut menjadi salah satu dasar perlunya penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui regulasi di tingkat kabupaten.
Menurut Sanjaya, Tabanan merupakan salah satu wilayah strategis di Bali dengan tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi cukup tinggi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat menjadi tantangan dalam upaya mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Melalui rancangan perda itu, pemerintah daerah ingin memperkuat landasan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait. Upaya pencegahan juga dirancang melibatkan keluarga, masyarakat, dan desa adat.
Penanganan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan. Pemerintah daerah juga mendorong edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.
DPRD Kabupaten Tabanan menerima penyampaian rancangan tersebut sebagai bagian dari agenda pembahasan produk hukum daerah. Ketua DPRD I Nyoman Arnawa memimpin rapat paripurna yang menjadi forum resmi penyampaian usulan pemerintah daerah kepada legislatif.
Pembahasan di DPRD selanjutnya menjadi tahapan untuk mencermati materi rancangan, termasuk landasan hukum dan ruang lingkup pengaturan yang diajukan pemerintah daerah.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. BWN-01
































