Layani Klien Klinik Kecantikan di Canggu, WNA Armenia Dideportasi karena Langgar Izin Tinggal

Iklan Home Page

Mangupura, baliwakenews.com

Aktivitas seorang warga negara asing (WNA) asal Armenia berinisial DK (29) di sebuah klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, terungkap setelah petugas Imigrasi menelusuri bukti digital dalam telepon genggamnya. Meski hanya mengantongi izin tinggal kunjungan, pria tersebut diduga terlibat dalam operasional klinik, mulai dari berkomunikasi dengan calon klien hingga memberikan pelayanan kecantikan.

Atas pelanggaran tersebut, DK akhirnya dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Senin (16/11/2026). Selain dipulangkan ke negara asal, namanya juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.

Kasus ini bermula saat petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan terhadap DK. Berdasarkan data keimigrasian, pria tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) B1 yang berlaku hingga 26 November 2026.

Dalam pemeriksaan awal, DK membantah memiliki pekerjaan maupun menjalankan aktivitas profesional selama berada di Indonesia. Namun, pemeriksaan lebih lanjut terhadap telepon genggamnya justru menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatannya dalam kegiatan komersial.

Baca Juga:  Bawaslu Badung Awasi Proses Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung

Petugas menemukan tangkapan layar ulasan daring yang menyebut adanya layanan tindakan kecantikan berupa lip filler oleh seseorang bernama “Dr. David” di klinik tersebut.

Selain itu, riwayat percakapan WhatsApp memperlihatkan dugaan keterlibatan DK dalam aktivitas usaha. Ia diketahui berkomunikasi dengan calon klien, membagikan lokasi, hingga tergabung dalam grup internal jaringan klinik kecantikan tersebut.

Temuan bukti digital itu memperkuat dugaan bahwa keberadaan DK bukan semata-mata untuk berkunjung, melainkan telah terlibat dalam kegiatan operasional dan pelayanan komersial klinik.

Padahal, izin tinggal kunjungan yang dimilikinya tidak diperuntukkan bagi aktivitas bekerja, menjalankan operasional usaha, ataupun memberikan pelayanan profesional kepada klien di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Penyalahgunaan izin untuk bekerja maupun melakukan kegiatan komersial tidak akan ditoleransi.

Baca Juga:  Penanganan Abrasi Pantai Kuta Tertunda, Proyek Pengisian Pasir Terhenti Akibat Kapal Rusak

“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Kami tidak akan menoleransi izin tinggal untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ramdhani.

Ia menjelaskan, ITK diperuntukkan bagi aktivitas kunjungan, seperti wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Izin tersebut bukan untuk bekerja, terlibat dalam operasional usaha, ataupun memberikan pelayanan dalam kegiatan komersial di Indonesia.

Atas pelanggaran tersebut, DK dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi juga mengusulkan agar yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar penangkalan.

Ramdhani menambahkan, pihaknya tetap menyambut kehadiran wisatawan, investor, maupun tenaga profesional asing yang memberikan kontribusi positif bagi Bali. Namun, seluruh aktivitas mereka harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Hadiri Pujawali Pura Panti Kawitan Pasek Gelgel, Suyasa Harapkan Masyarakat Tetap Jaga Keharmonisan Antar Sesama

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas WNA tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik usaha maupun pelayanan ilegal yang dilakukan oleh orang asing.

Untuk itu, Imigrasi Bali berkomitmen meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” pungkasnya.BWN-04

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR