Singaraja, Baliwakenews.com
Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buleleng, Bali, mulai diperkuat. Sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 104.911 penerima manfaat menjadi sasaran inspeksi dan penilaian untuk memastikan operasional dapur MBG memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan.
Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mematangkan langkah pengawasan tersebut melalui rapat koordinasi pelaksanaan inspeksi dan penilaian SPPG di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng.
Rapat ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menyatukan langkah dan memperjelas pembagian tugas dalam pemeriksaan di lapangan.
Besarnya cakupan penerima manfaat membuat pengawasan SPPG tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap dapur dituntut memenuhi standar operasional agar makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengungkapkan bahwa inspeksi dan penilaian akan mengacu pada 14 indikator utama yang menjadi tolok ukur kesiapan serta kelayakan operasional SPPG.
Ke-14 indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, ketersediaan staf SPPG, chef atau tenaga pengolah makanan, sumber air minum, sumber air untuk memasak, rantai dingin (cold chain), kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luas bangunan SPPG, gudang kering dan gudang basah, video alur produksi, serta CCTV untuk pengawasan dapur.
“Pemenuhan seluruh indikator tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan lintas sektor. Masing-masing aspek memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait,” jelas Rusdianto.
Artinya, penilaian tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga kesiapan fasilitas, kebersihan lingkungan, keamanan proses pengolahan, hingga sistem pengawasan aktivitas dapur.
Dinkes Tekankan Pengawasan Harus Terukur
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ni Luh Putu Withari, S.Tr.Keb., S.KM., M.AP., menegaskan bahwa keberhasilan inspeksi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar seluruh indikator penilaian dapat diperiksa secara optimal. Selain pembagian tugas, komunikasi antarinstansi juga harus diperkuat untuk menentukan jadwal dan teknis pelaksanaan inspeksi.
“Koordinasi dan sinergi antar-OPD menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan inspeksi ini. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi sesuai kewenangannya, sehingga seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian dapat diperiksa secara optimal,” ungkapnya.
Penentuan jadwal inspeksi juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pihak serta kebutuhan teknis di lapangan.
41 SPPG, Pengawasan Tak Boleh Sekadar Formalitas
Dengan jumlah 41 SPPG dan 104.911 penerima manfaat, pengawasan program MBG di Buleleng memiliki tantangan tersendiri. Standar keamanan pangan, kualitas fasilitas dapur, ketersediaan tenaga pengolah makanan, serta kebersihan menjadi aspek penting yang harus dipastikan.
Terlebih, program MBG menyangkut pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, inspeksi diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi benar-benar memastikan seluruh persyaratan diterapkan dalam aktivitas operasional setiap SPPG.
Melalui penguatan sinergi lintas OPD bersama BGN dan pemangku kepentingan terkait, Pemkab Buleleng menargetkan penyelenggaraan dapur MBG yang memenuhi standar, aman, dan berkualitas.
Hasil penilaian nantinya diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPPG sekaligus memastikan 104.911 penerima manfaat di Kabupaten Buleleng memperoleh layanan makanan bergizi yang layak dan aman. BWN-03
































