Mangupura, baliwakenews.com
Persoalan pemanfaatan tanah milik Desa Adat Tanjung Benoa yang selama 33 tahun menjadi lokasi SMP Negeri 3 Kuta Selatan (Kutsel), Badung, belum juga menemukan titik terang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung kini didesak segera mengambil langkah konkret agar persoalan aset tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Desakan ini muncul karena pemerintah daerah dinilai belum memberikan kejelasan tindak lanjut, meskipun pihak desa adat telah menyampaikan persoalan tersebut secara resmi kepada sejumlah instansi terkait, termasuk BPKAD, Dinas Pendidikan, hingga Bupati Badung.
Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Yonda Wijaya, menegaskan, pemerintah daerah perlu segera membuka pembahasan untuk mencari solusi. Menurutnya, keberadaan SMPN 3 Kuta Selatan di atas tanah desa adat selama lebih dari tiga dekade merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.
Namun, kontribusi tersebut perlu diikuti dengan kepastian hukum dan pengelolaan aset yang jelas. Terlebih, penyelenggaraan pendidikan saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.
Yonda yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Badung ini mengungkapkan, persoalan tersebut bahkan telah disampaikan melalui pandangan Fraksi Gerindra di DPRD Badung. Dalam pandangan tersebut, BPKAD didorong melakukan kajian dan segera merumuskan langkah penyelesaian.
“Kami berharap BPKAD mulai mencari solusi atau jalan keluar. Karena 33 tahun ini sudah cukup lama. Saya lihat di wilayah-wilayah lain, persoalan pemanfaatan tanah desa adat sudah ada yang diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Yonda, pemerintah daerah sebenarnya memiliki sejumlah alternatif yang dapat dikaji. Salah satunya melalui mekanisme tukar guling atau ruislag antara tanah milik desa adat dengan aset tanah pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat sejumlah aset tanah milik Pemkab Badung di kawasan Tanjung Benoa yang berpotensi menjadi alternatif penyelesaian. Opsi tersebut dinilai dapat memberikan jalan keluar tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SMPN 3 Kuta Selatan.
“Daripada aset tanah pemerintah dikontrakkan untuk aktivitas lainnya, saya kira lebih baik persoalan ini dahulu diselesaikan,” tegasnya.
Yonda menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena menyangkut kepastian pemanfaatan aset milik desa adat. Di satu sisi, fasilitas pendidikan harus tetap berjalan dan mendapatkan dukungan. Namun, di sisi lain, hak pengelolaan aset desa adat juga perlu memperoleh kepastian.
Ia menambahkan, pihak Desa Adat Tanjung Benoa sebenarnya telah berupaya menempuh jalur komunikasi formal. Surat mengenai persoalan tersebut telah disampaikan kepada BPKAD, Dinas Pendidikan, hingga Bupati Badung. Sayangnya, hingga kini belum ada pembahasan yang menghasilkan kepastian mengenai langkah penyelesaian.
Kondisi ini membuat desa adat berharap BPKAD tidak lagi sebatas menerima surat dan melakukan pendataan, tetapi segera menginisiasi pembahasan lintas instansi untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
“Surat sudah kami sampaikan, tetapi sampai sekarang hasilnya belum dibahas. Jangan sampai tanah desa adat dipakai, tanah pemerintah malah disewakan,” sentilnya.
Bagi Desa Adat Tanjung Benoa, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut penggantian lahan, melainkan kepastian pengelolaan aset yang telah dimanfaatkan pemerintah selama puluhan tahun. Karena itu, BPKAD diharapkan segera memberikan respons dan menghadirkan solusi konkret agar persoalan yang telah berlangsung selama 33 tahun tersebut tidak kembali diwariskan sebagai pekerjaan rumah pemerintah daerah. BWN-04
