Mangupura, Baliwakenews.com
Sinergi antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Badung kembali ditunjukkan melalui penuntasan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi menyepakati RAPBD 2027 dengan nilai anggaran mencapai Rp12,7 triliun lebih. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik di Gumi Keris.
Persetujuan bersama itu ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (11/11), yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Rapat sekaligus menghasilkan persetujuan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Rapat paripurna ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya, dan I Made Sunarta, beserta seluruh anggota DPRD Badung.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan, pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan anggaran daerah yang wajib diselesaikan sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Seluruh proses pembahasan hingga persetujuan telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara bupati dengan DPRD tentang tiga usulan rancangan perda dan satu dokumen penganggaran daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses persetujuan RAPBD tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran dimulai. Selain itu, pembahasan juga mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Anom Gumanti, seluruh tahapan pembahasan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan hukum sebagai landasan pengambilan keputusan.
“Astungkara, dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ungkapnya.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, RAPBD Badung Tahun Anggaran 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi. Sementara itu, ketiga Ranperda yang telah disepakati akan melalui proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah.
Anom Gumanti berharap seluruh tahapan lanjutan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga APBD 2027 segera dapat diberlakukan. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, anggaran tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan, peningkatan pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan publik.
“Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya dalam laporan hasil pembahasan menyampaikan adanya sejumlah penyesuaian terhadap postur RAPBD 2027. Dari sisi pendapatan, anggaran yang semula dirancang sebesar Rp11,634 triliun lebih meningkat menjadi Rp11,769 triliun lebih.
Kenaikan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah dari Rp10,904 triliun lebih menjadi Rp10,971 triliun lebih. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan dari Rp729,998 miliar lebih menjadi Rp798,014 miliar lebih. Penyesuaian ini mencerminkan perubahan proyeksi penerimaan daerah dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah kabupaten.
Di sisi belanja, terdapat penyesuaian dari semula Rp13,379 triliun lebih menjadi Rp11,897 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan juga mengalami penurunan dari Rp2,614 triliun lebih menjadi Rp935,764 miliar lebih. Sementara pengeluaran pembiayaan turun dari Rp869,883 miliar lebih menjadi Rp807,867 miliar lebih. Dengan demikian, pembiayaan netto yang semula dirancang Rp1,744 triliun lebih berubah menjadi Rp127,896 miliar lebih.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD dan Pemkab Badung menuntaskan satu tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah 2027. Selanjutnya, hasil evaluasi pemerintah provinsi akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga arah kebijakan fiskal daerah dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Badung. BWN-05
