Singaraja, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan langkah lebih serius untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui penerapan pelatihan antikorupsi berbasis elektronik atau E-Learning yang wajib diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menariknya, hasil kelulusan pelatihan tersebut dirancang untuk dikaitkan dengan sejumlah aspek pengelolaan kepegawaian, mulai dari pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), promosi dan mutasi, hingga penugasan pada jabatan tertentu.
Kebijakan ini disiapkan sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Evaluasi tersebut masih menemukan kelemahan pemahaman ASN terkait pencegahan korupsi, kode etik, hingga mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng, Ni Made Susi Adnyani, menjelaskan pengembangan modul pembelajaran antikorupsi akan diintegrasikan dengan Learning Management System (LMS) milik Pemkab Buleleng.
Melalui sistem tersebut, pembelajaran diharapkan dapat menjangkau ASN secara lebih luas dan terukur. Materi yang diberikan mencakup kode etik, antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pengaduan atau whistleblowing system (WBS).
Menurut Susi, salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah belum meratanya pemahaman pegawai mengenai saluran pengaduan dugaan korupsi. Sosialisasi antikorupsi juga dinilai belum berjalan cukup masif sehingga sebagian ASN belum memahami langkah yang harus dilakukan ketika mengetahui adanya indikasi penyimpangan.
“ASN harus memahami bukan hanya bagaimana mencegah korupsi, tetapi juga bagaimana melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus kita perkuat melalui pelatihan,” jelasnya.
Kelulusan Pelatihan Dikaitkan dengan Pengelolaan ASN
Untuk memperkuat implementasinya, Pemkab Buleleng menyiapkan lima langkah strategis.
Pertama, mewajibkan ASN mengikuti pembelajaran mengenai kode etik, antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pengaduan melalui WBS. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka maupun mandiri melalui platform E-Learning.
Kedua, hasil kelulusan pelatihan dirancang terhubung dengan tiga aspek pengelolaan ASN, yakni pembayaran TPP, promosi dan mutasi, serta penugasan pada jabatan tertentu.
Ketiga, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan tugas, tingkat jabatan, dan risiko pekerjaan masing-masing pegawai. Dengan demikian, pemahaman antikorupsi tidak hanya bersifat umum, tetapi juga relevan dengan tanggung jawab setiap ASN.
Keempat, dokumentasi dan hasil pelatihan akan disimpan dalam folder bersama yang dapat diakses perangkat daerah pengelola sumber daya manusia dan Inspektorat.
Kelima, pelaksanaan pelatihan akan didukung narasumber kompeten dari instansi terkait, KPK, maupun pemanfaatan materi pembelajaran yang relevan.
Bangun Integritas dari Internal Birokrasi
Implementasi program ini mulai dipersiapkan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Pemkab Buleleng ingin memastikan seluruh ASN memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menjaga integritas saat menjalankan tugas pemerintahan.
Pengembangan E-Learning antikorupsi juga diharapkan tidak berhenti sebatas pemenuhan rekomendasi hasil SPI KPK. Lebih dari itu, sistem pembelajaran tersebut diarahkan menjadi instrumen pembentukan karakter aparatur yang memahami risiko korupsi dan berani melaporkan indikasi penyimpangan.
Sebab, mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan. Kesadaran, tanggung jawab, serta keberanian setiap aparatur untuk menolak praktik korupsi menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang transparan dan berintegritas.
Melalui integrasi pelatihan antikorupsi ke dalam LMS Pemkab Buleleng, pemerintah daerah berharap budaya antikorupsi semakin tertanam dalam lingkungan kerja ASN, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. BWN-03
