Mangupura, Baliwakenews.com
Kebutuhan air bersih di wilayah Badung Selatan menjadi salah satu perhatian DPRD Badung dalam pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain mendorong penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, DPRD juga menaruh perhatian terhadap rencana pembangunan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi, Senin (9/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah serta jajaran pimpinan OPD Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, penyampaian jawaban pemerintah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda. Tahapan ini memberikan ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan, usulan, saran, pertimbangan hingga kritik konstruktif sebelum sebuah regulasi disetujui.
Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan Tata Tertib DPRD Tahun 2024 Pasal 9 ayat 3 yang mengatur kewajiban dewan melakukan pembahasan secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memberikan penjelasan dan jawaban atas pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi.
“Setelah seluruh pandangan umum fraksi mendapatkan jawaban dari pemerintah, tahapan berikutnya yakni pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung untuk mencapai penetapan dan persetujuan Raperda menjadi APBD,” jelasnya.
Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Anom Gumanti menyebut kebutuhan air bersih di Badung Selatan masih menjadi persoalan yang memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat ini, kebutuhan air di kawasan tersebut diperkirakan mencapai kapasitas 2.000 liter per detik, sedangkan kemampuan suplai baru sekitar 800 liter per detik.
Menurutnya, perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Badung Selatan juga perlu menjadi pertimbangan dalam memproyeksikan kebutuhan air ke depan. DPRD berencana berkoordinasi dengan jajaran direksi PDAM untuk mengkaji perkembangan kebutuhan serta kemampuan pelayanan setelah pembangunan infrastruktur tersebut berjalan.
“Nanti kita akan komunikasikan dan lakukan kajian. Kira-kira sejauh apa perkembangan setelah adanya jalan di selatan itu, termasuk proyeksi kebutuhan air jangka panjang,” terangnya.
Selain penyertaan modal, DPRD Badung juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan SWRO. Teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber air konvensional, terutama ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau.
Anom Gumanti menegaskan, rencana pembangunan SWRO perlu didukung kajian kelayakan yang matang. Aspek lingkungan dan dampak sosial masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum proyek tersebut direalisasikan.
“Kita harus berani mengambil langkah SWRO ini. Asal feasibility study-nya harus jelas, AMDAL seperti apa. Jika itu dirasa sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan dan dampak sosial, serta mampu mengatasi kebutuhan air kita, ya wajib didukung,” tegasnya.
DPRD Badung berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda dapat berjalan sesuai mekanisme dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, termasuk menjamin ketersediaan pelayanan air bersih bagi masyarakat seiring perkembangan wilayah Badung. BWN-05
