Denpasar, baliwakenews.com
Aliansi Bali Jengah kembali menggelar demo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi tersebut mereka gelar di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar pada Senin (26/9), sekitar pukul 15.30.
Puluhan peserta aksi datang dari arah timur berjalan membawa spanduk berisi berbagai tuntutan. Para pendemo mengenakan pakaian adat Bali. Dan para petugas dan pecalang menghadang aksi mereka saat mencoba masuk ke kantor wakil rakyat. “Jangan kami dibenturkan dengan masyarakat adat, polisi seharusnya mengamankan kami bukan DPR, karena DPR sebagai wakil rakyat yang harus merepresentasikan suara kami dengan bertemu kami di sini, bukan berdiam diri di dalam, padahal usai menggelar pertemuan,” teriak salah seorang orator demo.
Usai orasi, beberapa pendemo mengeluarkan ban lalu dibakar. Petugas yang melihat itu lantas memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Para pendemo yang tidak terima kemudian bersitegang dengan petugas. Bahkan sempat terjadi tarik menarik saat petugas mengambil bahan bakar minyak dari pendemo.
Salah seorang pendemo dalam orasinya mengatakan jika kenaikan BBM di tengah krisis ekonomi yang belum pulih membuat rakyat menderita. Dan mereka menilai pemerintah tetap tak bergeming dan Presiden Joko Widodo tetap mengurangi subsidi BBM. “Meski konsekuensinya kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terderek naik,” ujarnya.
Selain itu, di tengah masalah ekonomi dan politik, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan G-20. Pemerintah memberikan karpet merah agar negara-negara besar mau berinvestasi ke negeri ini. Sayangnya dengan rekam jejak pemerintah yang kerap tak menghargai hak sipil, maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kebijakan melalui kesepakatan bermasalah yang dibahas. “Kami Aliansi Bali Jengah menyerukan pernyataan sikap mereka bersama sama, pertama menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negeri ini, terkhusus menarik militer dari Tanah Papua. Kemudian, menolak kebijakan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G-20,” ucap salah seorang pendemo.
Selain itu, mereka juga menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja. Lalu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggung jawab atas pelemahan KPK melalui revisi pasal dalam UU KPK yang bermasalah. Keenam, menutut pemerintah untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE.
Mereka juga mendesak presiden dan wakil presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengecam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP. Pada penghujung kegiatan, para pendemo membakar kertas berisi tuntutan mereka. Jika aspirasi mereka tak didengar, maka Aliansi Bali Jengah akan menggelar kegiatan serupa dengan menurunkan massa yang lebih besar. “Kami harap tuntutan ini sampai ke telinga para pemangku kebijakan,” pungkas mereka. BWN-01
