Jakarta, baliwakenews.com
Untuk meningkatkan sinergitas dan wawasan dalam bidang pemberitaan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Jalan Kebon Sirih nomer 18 Jakarta Pusat, Senin (6/2). Kunjungan tersebut, juga melibatkan sejumlah wartawan dari media online yang bertugas meliput pemberitaan di Kabupaten Badung.
Dipimpin Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana, rombongan diterima oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi DKI. “Tujuan kami melaksanakan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” kata Nengah Nurjana.
Sementara itu, koordinator awak media yang bertugas di DPRD Badung, Nyoman Sarmawa mengatakan, rombongan DPRD Badung dan awak media datang ke Kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI dalam rangka kunjungan kerja. “Kehadiran kami dalam rangka studi banding bagaimana kerjasama DPRD DKI Jakarta dengan awak media. Sehingga kami memiliki wawasan kerjasama dengan DPRD sehingga terjadi silahturahmi yang baik dengan pihak DPRD,” ucap Nyoman Sarmawa.
Sedangkan anggota DPRD DKI Jakarta, H. Jamaluddin Lamanda dari Fraksi PKB mengatakan, media adalah pilar demokrasi yang ada kontribusinya antara kedua belah pihak, baik antara Pemerintah maupun Media. Politik anggaran di DKI Jakarta pada tahun 2023 digunakan untuk mengantisipasi banjir, macet dan antisipasi resesi ekonomi di tahun 2023. Sehingga politik anggaran DPRD DKI Jakarta dan PJ Gubernur arahnya kesana, salah satunya banyak kegiatan yang di sumber daya air dan dinas perhubungan. Sekaligus menopang kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun 2023 dan berharap resesi ekonomi tidak terjadi di Indonesia. “Kalau di PKB dikritisi seperti JIS ternyata sudah dibangun, termasuk permasalahan sampah dan krisis sampah di Jakarta belum terealisasi dengan baik. Saya di Komisi D membidangi pembangunan ya kami kritisi itu,” kata Jamaluddin Lamanda.
Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan H. Panji Virgianto menambahkan, peliputan kegiatan dewan diliput oleh Humas DPRD DKI Jakarta bersama media yang juga meliput kegiatan DPRD DKI Jakarta. Kata ia, setiap rapat ataupun kegiatan yang ada di DPRD terbuka, sehingga meringankan temen-temen Humas pada saat meliput, tetapi media nasional yang hadir disini juga bisa meliput. Makanya apabila ada media nasional yang berbeda dengan narasi yang disampaikan oleh Humas itu tentu saja akan terkoreksi dengan sendirinya. “Untungnya saling mengontrol apa yang dihasilkan di ruang rapat baik di Sekretariat maupun diluar sama narasinya keluar untuk di publikasi,” imbuh Panji Virgianto. BWN-05
