Mangupura, baliwakenews.com
Setahun setelah pembongkaran puluhan bangunan di kawasan Pantai Bingin, Desa Adat Pecatu mulai menatap fase berikutnya, yakni penataan kawasan wisata yang diharapkan mampu menghadirkan wajah baru tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. Desa Adat Pecatu menegaskan, proses penataan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlangsungan ekonomi warga yang selama ini menggantungkan hidup di Pantai Bingin.
Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta, mengungkapkan pemerintah telah membuka ruang dialog dengan masyarakat adat. Bahkan sekitar sepekan lalu, prajuru Desa Adat Pecatu bersama perwakilan warga diundang menghadiri pertemuan dengan Bupati Badung di Rumah Jabatan Bupati untuk membahas konsep penataan Pantai Bingin.
“Sudah ada komunikasi. Prajuru sudah diundang. Kami menyampaikan masukan-masukan untuk penyempurnaan,” ujar Sumerta, Jumat (24/7).
Menurutnya, masyarakat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi bagian dari konsep penataan, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun beraktivitas di kawasan Pantai Bingin.
“Harapan saya, apa yang menjadi masukan dari masyarakat bisa diakomodasi. Mana yang memungkinkan tentu bisa diakomodasi,” katanya.
Salah satu konsep yang disiapkan adalah perubahan pola pengelolaan kawasan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Melalui skema tersebut, pelaku usaha yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandiri diharapkan dapat mengelola kawasan secara kolektif sehingga tercipta tata kelola yang lebih tertata.
“Dulu kan masing-masing sendiri. Sekarang nanti menjadi kelompok usaha bersama. Tentu perlu penyesuaian dalam pengelolaan maupun pembagian pendapatan. Yang penting mereka tetap harmonis,” jelasnya.
Selain itu, Sumerta yang juga Anggota DPRD Badung berharap Desa Adat Pecatu dapat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan bersama Pemerintah Kabupaten Badung. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari destinasi wisata Pantai Bingin tetap dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Terkait realisasi penataan, ia menyebut pemerintah telah menyampaikan bahwa dokumen perencanaan telah disiapkan dan kini menunggu tahapan lanjutan sebelum pekerjaan dimulai. Meski demikian, seluruh proses tersebut menjadi kewenangan pemerintah.
“Yang terpenting bagi kami, komunikasi dengan masyarakat terus berjalan dan aspirasi warga tetap menjadi perhatian dalam penataan nanti,” tegasnya. BWN-04
