Mangupura, baliwakenews.com
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda pengambilan keputusan terkait APBD Kabupaten Badung tahun 2026 dan sejumlah Ranperda inisiatif DPRD Badung mendapat apresiasi kalangan legislatif. Bahkan Dewan memberikan apresiasi atas kebijakan yang telah dilakukan pemerintah saat ini.
Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta, menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan APBD Badung Tahun 2025 yang resmi ditetapkan dalam rapat paripurna, Senin (24/11). Ia menilai keberanian Bupati Badung dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta keputusan pemerintah menyusun APBD secara realistis sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Sunarta menyebut APBD Badung 2025 yang disepakati sebesar Rp12,106 triliun lebih merupakan hasil penyelarasan berbagai program prioritas pemerintah, meskipun terjadi penyesuaian dari usulan awal sekitar Rp13,1 triliun. Menurutnya, penurunan pendapatan daerah yang diproyeksikan bukanlah langkah mundur, melainkan bentuk perencanaan yang lebih masuk akal melihat tren kunjungan wisata yang diperkirakan tidak meningkat signifikan pada 2025.
“Saya berpendapat penyesuaian itu sangat realistis. Lebih baik memasang pendapatan secara rasional daripada membuat banyak program yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sunarta memberikan apresiasi khusus terhadap keberanian Bupati Badung yang mengambil langkah besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pembelian lahan jalan dalam rangka mengurai kemacetan. Ia menyebut komitmen tersebut sebagai terobosan penting karena membutuhkan anggaran besar, bahkan mencapai hampir Rp3 triliun dalam periode 2025–2026.
“Kesungguhan Bupati untuk membangun infrastruktur luar biasa, termasuk keberaniannya mengajukan pembiayaan ke bank demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Harga tanah di Kuta Selatan dan wilayah lainnya akan terus naik,” tegasnya.
Menurut Sunarta, keputusan pemerintah mempertahankan berbagai program bantuan untuk masyarakat sambil tetap memprioritaskan pembangunan fisik menunjukkan keseimbangan kebijakan yang patut diapresiasi. Ia menegaskan bahwa menjaga APBD tetap realistis justru menghindarkan pemerintah dan masyarakat dari beban program yang tidak mungkin direalisasikan.
“Saya kira keputusan tadi sudah sangat tepat: realistis dalam pendapatan, sekaligus berani dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur,” pungkasnya. BWN-05
