Klungkung, Baliwakenews.com
Anggota DPR–MPR RI Dapil Bali, Dr. Wayan Sudirta, SH, MH, mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak melupakan jasa Bung Karno dan para pendiri bangsa dalam merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penegasan tersebut disampaikan Sudirta saat mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di hadapan jajaran PHDI Kabupaten Klungkung, Pinandita PSN Klungkung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MGPSSR, serta pengurus yayasan keagamaan Hindu, di Taman Yadnya, Kabupaten Klungkung, Sabtu (7/2/2026).
“Jangan sampai melupakan dan tidak berterima kasih kepada Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Bung Karno menggali nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan, lalu merumuskannya menjadi Pancasila yang kita sepakati sebagai dasar negara,” tegas Sudirta.
Ia menekankan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika lahir dari nilai-nilai budaya bangsa yang hidup dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena itulah, umat Hindu sebagai bagian dari kebhinnekaan Indonesia dapat hidup rukun dan bebas mengekspresikan ajaran agamanya.
“Umat Hindu bisa mebanten, menabuh gamelan, mekidung gending-gending suci sebagai ekspresi budaya dan agama. Semua itu bisa lestari karena nilai kebangsaan yang digali Bung Karno,” ujarnya.
Namun demikian, Sudirta juga mengingatkan bahwa realitas kehidupan berbangsa saat ini masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Ia secara terbuka menyinggung persoalan korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kesenjangan pusat-daerah yang masih membelit Indonesia.
“Korupsi masih merajalela di berbagai lini. Ironisnya, di sisi lain kehidupan beragama terlihat sangat aktif. Ini kontradiksi yang harus kita benahi bersama,” kata Sudirta.
Ia bahkan menyebut, secara teori Indonesia semestinya telah runtuh jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami kondisi serupa kemiskinan mayoritas rakyat, kekayaan dikuasai segelintir elit, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam.
“Tapi nyatanya NKRI tetap berdiri. Ini bukti kuatnya Pancasila dan semangat kebangsaan yang menjadi perekat bangsa,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta seperti Gusti Made Warsika, Komang Supardika, dan Nyoman Dacin menyampaikan aspirasi agar Bali mendapatkan perhatian lebih atas kontribusi budayanya terhadap pariwisata nasional yang menghasilkan devisa ratusan triliun rupiah.
Menanggapi hal itu, Sudirta mengulas perjuangannya saat menjadi anggota DPD RI periode 2004–2009 dan 2009–2014, khususnya terkait RUU Otonomi Khusus Bali yang sempat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun belum berhasil disahkan menjadi undang-undang.
“Dalam RUU Otsus Bali itu ada pengaturan kewenangan Bali dalam menjaga budayanya Desa Adat, Subak, dan nilai-nilai lokal tentu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang dinilainya telah mengakomodasi sebagian substansi perjuangan Otsus Bali, meskipun belum sepenuhnya.
“Belum ideal, tapi kita patut bersyukur. Sebagian kekhususan Bali sudah diakomodasi dalam UU tersebut. Perjuangan harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Sudirta menanggapi persoalan Subak Tohpati yang disampaikan Nyoman Dacin, terkait akses air bagi 80 anggota subak. Ia meminta agar persoalan tersebut diagendakan dalam pertemuan khusus pada sosialisasi Empat Pilar berikutnya.
“Aspirasi ini siap saya tindak lanjuti. Tapi perjuangan harus bersama-sama krama subak, wakil rakyat, dan pemerintah daerah agar suaranya kuat dan solusinya nyata,” pungkas Sudirta. BWN-03
