Mangupura, baliwakenews.com
Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Badung terus berjalan. Yang menarik dari rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) ini ternyata ada puluhan tenaga kontrak di Pemkab Badung dinyatakan tidak lulus pada seleksi tahap pertama. Pasalnya, dari hitungan kertas tenaga kontrak yang ikut seleksi mestinya lulus 100 persen.
Namun, kenyataannya ada sekitar 44 tenaga kontrak hasil seleksi tahap pertama gagal mengikuti proses berikutnya. Tidak lulusnya puluhan tenaga kontrak tahap pertama ini dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Gede Wijaya.
Wijaya yang dikonfirmasi, Rabu (8/1), menjelaskan bahwa tidak lulusnya sejumlah tenaga kontrak ini karena ada sejumlah tenaga kontrak yang mendaftar tidak pada formasinya. Sehingga saat test CAT harus ada yang tidak lulus karena rebutan formasi. Padahal, jika saja mendaftar sesuai formasi yang ada maka semua dipastikan lulus.
“Iya, ada 44 orang seleksi tahap pertama tidak lulus. Mereka berebut di satu jabatan. Dalam satu jabatan lebih dari satu pelamar sehingga nilai yang tinggi lulus, nilai yang rendah tidak lulus” ujarnya.
Menurut Wijaya bila saja semua tenaga kontrak mendaftar sesuai rumahnya, maka semua dipastikan lulus “Semua (tenaga kontrak) yang potensi memenuhi syarat sudah dibuatkan rumahnya. Tapi, mereka ada salah masuk rumah. Mendaftar di rumah yang lain. Sehingga nilai yang rendah otomatis tidak lulus,” tegasnya lagi.
Pihaknya sendiri tidak menyangka akan hal ini. Sebab, dalam pengajuan formasi ke pusat sudah diatur agar semua tenaga kontrak terakomodir dan lulus. “Sebenarnya semua sudah kita buatkan rumahnya, dan telah ditetapkan Menpan RB. Tapi, tahu-tahu mereka berebut (berebut formasi),” paparnya.
Atas hal ini mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung ini mengaku sudah berupaya mencarikan solusi agar 44 tenaga kontrak yang gagal seleksi ini bisa kembali terakomodir. “Karena sudah terlanjur, kita carikan solusi lagi. Cuma arahan pusat setelah seleksi tahap kedua selesai baru mereka akan diharmonisasikan lagi,” ucapnya.
Untuk itu pihaknya pun mengimbau 44 tenaga kontrak ini bersabar. Sebab, proses seleksi PPPK tahap pertama dan kedua sedang berlangsung. Untuk seleksi tahap pertama saat ini dalam proses pelengkapan berkas, sedangkan seleksi tahap kedua masih berlangsung proses pendaftaran. “Saat ini fokus ke seleksi tahap pertama dan kedua. Untuk kedua sedang proses pendaftaran. Jadi, yang tidak lulus itu harap bersabar,” pintanya.
Secara terpisah Komisi I DPRD Badung juga memastikan akan terus mengawal dan memantau proses rekrutmen PPPK di Pemkab Badung. Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa rekrutmen PPPK sudah ada aturannya. “Saat ini sudah berproses. Bila ada kendala-kendala harus dikoordinasikan lago,” ujarnya usai memimpin rapat kerja dengan OPD terkait di Gedung Dewan, Selasa (7/1).
Menurut seleksi PPPK ini adalah kebijakan pusat. Jadi apapun masalahnya harus dikoordinasikan ke pusat. “Kita di dewan mengatensi, dimana kekurangannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Harapan kita tidak lagi ada pegawai non ASN di Badung,” kata Lanang Umbara.
Bila ada yang tidak terekrut, politisi PDIP ini memastikan akan dicarikan jalan keluar agar semua bisa terakomodir. “Itu kan ada mekanisme. Kalau memang mereka memenuhi syarat kami akan berupaya mengusulkan kembali. Biar seperti yang disampaikan tadi, tujuan perekrutan PPPK ini kan biar tidak ada pegawai non ASN. Tentenya hal-hal yang terlewati tetapi mereka memenuhi syarat untuk menjadi PPPK kami akan perjuangkan. Usulkan kembal ke pusat,” Paparnya. BWN-05
