Singaraja, Baliwakenews.com – Kabupaten Buleleng mencatat jumlah peserta Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tertinggi di Bali. Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 179.171 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
Namun, capaian tinggi secara jumlah tersebut belum mampu mengantarkan Buleleng ke posisi teratas dalam persentase cakupan penduduk. Dengan jumlah penduduk mencapai 819.279 jiwa, cakupan PKG Buleleng baru mencapai 24,6 persen dan berada di peringkat keenam se-Bali.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengejar target nasional sebesar 46 persen pada akhir 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto, mengatakan tingginya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang membuat capaian Buleleng secara persentase masih tertinggal dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Bali.
“Secara angka absolut kita tertinggi di Bali, tetapi karena jumlah penduduk Buleleng paling besar, maka secara persentase kita masih berada di peringkat keenam. Ini yang harus kita kejar bersama,” kata Sucipto saat membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program PKG serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Lovina Haven, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, percepatan capaian PKG tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Seluruh pemangku kepentingan harus ikut bergerak untuk memperluas jangkauan layanan.
Kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, komunitas, lembaga pendidikan, hingga kelompok-kelompok masyarakat dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi warga.
Dinas Kesehatan Buleleng pun mulai mendorong strategi jemput bola dengan memperluas titik pelayanan. Sasaran PKG tidak lagi hanya mengandalkan masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Gebyar PKG di tingkat kecamatan maupun desa dapat dikembangkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujar Sucipto.
Selain menjangkau lebih banyak warga, persoalan input data juga menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi. Karena itu, monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memetakan kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah percepatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dewa Made Puspa, membenarkan bahwa Buleleng menjadi daerah dengan jumlah peserta PKG tertinggi di Bali.
Namun, tingginya jumlah penduduk membuat persentase cakupan Buleleng belum mampu bersaing di papan atas.
“Angka absolut Buleleng paling tinggi, tetapi pembaginya juga paling besar karena penduduknya paling banyak di Bali,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk sekitar 209.750 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang lebih kecil, peningkatan capaian pemeriksaan akan lebih cepat mendorong persentase cakupan.
Untuk itu, Dewa Made Puspa mendorong pelaksanaan PKG dilakukan secara lebih terintegrasi dan agresif melalui pendekatan jemput bola.
Sasaran layanan dapat diperluas ke komunitas, kelompok petani, nelayan, perguruan tinggi, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dengan strategi tersebut, peningkatan cakupan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.
Tak hanya mengejar jumlah peserta, pemerintah juga menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan dilakukan. Hasil PKG harus disampaikan kepada masyarakat melalui komunikasi yang jelas, disertai edukasi mengenai kondisi kesehatan dan jadwal kontrol ulang bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan.
Ke depan, hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat terintegrasi secara digital melalui aplikasi SATUSEHAT, sehingga masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data kesehatannya secara berkelanjutan.
Bagi Buleleng, tantangannya kini bukan lagi sekadar mempertahankan posisi sebagai daerah dengan jumlah peserta PKG terbanyak di Bali. Target berikutnya jauh lebih besar: mengubah tingginya angka absolut menjadi lonjakan persentase cakupan dan mengejar target nasional 46 persen sebelum akhir 2026. BWN-03
