Mangupura, baliwakenews.com
Pesatnya perkembangan pariwisata di wilayah Kuta Selatan, Badung, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya nilai tanah. Namun, lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, kenaikan nilai lahan yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat dikhawatirkan semakin mempersempit kesempatan warga lokal untuk memiliki tanah dan rumah di daerah kelahirannya sendiri.
Persoalan ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Wijaya yang akrab disapa Yonda. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Badung mengevaluasi kembali pemetaan NJOP sebelum menetapkan nilai untuk tahun 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata mengikuti perkembangan nilai tanah di kawasan pariwisata.
Yonda yang juga berkecimpung di bidang properti mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat terkait transaksi jual beli tanah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kalangan notaris, di sejumlah kawasan nilai NJOP disebut telah melampaui harga transaksi riil tanah.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung, terutama pimpinan tertinggi daerah, bisa mendengar aspirasi masyarakat, khususnya di Kuta Selatan. Untuk penetapan NJOP tahun 2027, harapan saya kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ujarnya, Minggu (8/11).
Menurutnya, penetapan NJOP tidak seharusnya dilakukan secara merata berdasarkan blok kawasan. Pemerintah perlu melihat karakteristik, lokasi, dan pemanfaatan masing-masing bidang tanah. Kawasan strategis pariwisata yang mengalami perkembangan pesat tentu memiliki kondisi berbeda dengan lingkungan permukiman maupun wilayah yang belum berkembang.
“Kalau memang ada kawasan yang perkembangannya pesat dan perlu dinaikkan, silakan dikaji. Namun, jangan sampai kawasan yang berada di pojok atau masih tertinggal disamakan nilai NJOP-nya dengan kawasan strategis,” tegasnya.
Yonda menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam membeli tanah dan memenuhi kebutuhan hunian. Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dinilai masih jauh dari sebanding dengan peningkatan nilai lahan di Kuta Selatan.
“Kalau melihat kenaikan UMK dengan kenaikan nilai lahan, tentu tidak sebanding. Bagaimana masyarakat yang tidak memiliki warisan, memiliki pekerjaan, dan ingin mempunyai hunian sendiri? Kalau harga tanah terus meningkat, mereka akan semakin sulit membeli lahan di Kuta Selatan,” katanya.
Ia khawatir, jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat asli Kuta Selatan semakin kehilangan kesempatan memiliki hunian di tanah kelahirannya sendiri. Warga yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai berpotensi hanya mampu menyewa rumah atau kamar kos, sementara kepemilikan lahan semakin bergeser kepada kelompok pemodal.
Karena itu, selain meminta kenaikan NJOP 2027 tidak terlalu signifikan, Yonda mendorong pemerintah membuka ruang pengajuan keberatan dan keringanan bagi masyarakat apabila nilai yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi objek pajak. Evaluasi dan verifikasi data dinilai penting dilakukan sebelum kebijakan diberlakukan.
Ia juga mengusulkan agar Pemkab Badung mempertimbangkan pemberian stimulus maupun keringanan pajak bagi masyarakat Badung, khususnya warga Kuta Selatan, dalam transaksi jual beli tanah. Sebab, pajak penjual sebesar 5 persen dan pajak pembeli sebesar 2,5 persen turut menambah beban biaya transaksi.
Ia menegaskan, evaluasi NJOP bukan berarti menolak penyesuaian nilai tanah. Penyesuaian tetap dapat dilakukan pada kawasan yang memang mengalami perkembangan pesat, tetapi harus didasarkan pada data transaksi riil dan kondisi masing-masing lahan.
“Nilai pemetaan NJOP ini perlu dikaji kembali pada 2027. Notaris dan PPAT juga perlu dilibatkan karena mereka mengetahui langsung perkembangan transaksi tanah di lapangan. Jangan sampai target pemerintah justru membuat masyarakat kita menjadi korban,” pungkasnya. BWN-04
