Denpasar, Baliwakenews.com
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mulai mematangkan strategi baru untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali. Salah satunya melalui finalisasi modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan yang digelar dalam rapat koordinasi bersama KPU kabupaten/kota se-Bali, Rabu (20/5/2026), di Kantor KPU Bali.
Rapat tersebut melibatkan jajaran Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU kabupaten/kota se-Bali serta perwakilan Yayasan Bali Sruti guna menyempurnakan materi pendidikan politik yang dinilai lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan modul pendidikan pemilih perempuan tidak boleh lagi disusun dengan pola lama yang kaku dan membosankan. Ia meminta materi dibuat lebih praktis, kreatif, dan mudah dipahami agar mampu menjangkau lebih banyak kalangan perempuan.
Dalam rapat tersebut, Lidartawan bahkan mengusulkan tagline “Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya” sebagai semangat baru pendidikan politik perempuan di Bali.
“Pendidikan pemilih perempuan harus dibuat lebih menarik dan dekat dengan masyarakat. Jangan terlalu formal, tetapi tetap memiliki substansi yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan laki-laki dalam pendidikan politik perempuan agar kesadaran demokrasi tidak hanya dibebankan kepada perempuan semata. Selain itu, penggunaan visual kepemimpinan perempuan serta pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperkuat efektivitas sosialisasi.
Sementara itu, Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bali, I Gde John Darmawan menjelaskan modul tersebut dirancang untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis perspektif gender.
Presentasi modul dilakukan Tim PAKAR dari KPU Kabupaten Gianyar, KPU Kabupaten Klungkung, dan KPU Kota Denpasar.
Perwakilan tim, Gusti Bagus Agung Swandhita menyebut modul tersebut menempatkan perempuan bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan.
Masukan penting juga datang dari Anggota KPU Bali Divisi Teknis, Luh Luh Putu Sri Widyastini yang mengingatkan agar metode sosialisasi disesuaikan dengan karakter sasaran, termasuk kelompok perempuan non-digital seperti ibu rumah tangga hingga petani.
Menurutnya, pendekatan langsung dan sederhana tetap menjadi kunci agar pesan demokrasi benar-benar dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Melalui finalisasi modul ini, KPU Bali berharap pendidikan pemilih perempuan tidak lagi sekadar formalitas sosialisasi, tetapi mampu menjadi gerakan edukasi demokrasi yang kreatif, inklusif, dan efektif dalam mendorong keterlibatan politik perempuan di Bali. BWN-03
