Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali wajib menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan agar benar-benar tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat 6 Pebruari 2026.
“Data BPS ini bukan pelengkap, tapi kompas utama pembangunan Bali. Semua program harus berbasis data agar dampaknya nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Koster.
Audiensi tersebut membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan Bali ke depan dalam kerangka visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.
Ekonomi Bali Tertinggi dalam Tujuh Tahun
Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan memaparkan, perekonomian Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Struktur ekonomi Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi. Sementara perjalanan wisatawan nusantara juga terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Nasional
Di bidang kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan Bali per September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 dan sekaligus terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 160,09 ribu orang, dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 berada di angka 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal telah melampaui pekerja informal, serta proporsi pekerja penuh terus meningkat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53, menempatkan Bali di peringkat kelima nasional, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Koster: Kemiskinan dan Pengangguran Harus Nol
Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster langsung menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak agresif dan terukur.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” tegasnya.
Gubernur juga memerintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran secara rinci serta menyelenggarakan bursa kerja berskala besar.
“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” ujar Koster.
Satu Keluarga Satu Sarjana dan Insentif Nyoman–Ketut
Dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali melalui program strategis Satu Keluarga Satu Sarjana. Program yang mulai berjalan Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup Rp1,2–Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26–28 perguruan tinggi di Bali.
“Ini investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana agar kemiskinan diputus dari akarnya,” tegasnya.
Terkait proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali yang diperkirakan mencapai puncak sekitar tahun 2046, Gubernur Koster juga menegaskan kebijakan strategis melalui Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan berlaku penuh mulai 2026.
Program ini menyasar anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut) sebagai upaya menjaga identitas budaya Bali sekaligus memperkuat struktur demografi. Insentif meliputi perawatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini bukan sekadar demografi, tapi soal identitas dan masa depan Bali,” ujar Koster.
Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Bali juga meminta dukungan Pemprov Bali untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap 10 tahun sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Gubernur Koster menyambut baik dan menegaskan dukungan penuh, termasuk penerbitan surat dukungan gubernur, sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelaku usaha, hingga pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat strategis untuk memperkuat basis data transformasi ekonomi Bali—baik ekonomi digital, hijau, maupun biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemprov Bali dan BPS dalam menyediakan data yang kredibel dan mutakhir sebagai dasar kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. BWN-03
