Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Dorongan tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Menurut Koster, kebutuhan infrastruktur Bali tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menanggung beban pelayanan yang jauh lebih besar karena tingginya mobilitas wisatawan.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Infrastruktur Bali Dinilai Punya Kepentingan Nasional
Koster menegaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena Pulau Dewata merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Konsep pembangunan Bali dijalankan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu melihat pembangunan infrastruktur Bali bukan semata sebagai kebutuhan daerah, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegas Koster.
Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Bali antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
Koster menilai pertumbuhan pariwisata harus dibarengi peningkatan kapasitas infrastruktur agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Ini Daftar Infrastruktur Bali yang Didorong Dibiayai APBN
Dalam pertemuan dengan Banggar DPR RI, Koster memaparkan sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Di sektor konektivitas, kebutuhan tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan jalan nasional, konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta konektivitas menuju Nusa Penida.
Termasuk di dalamnya pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Dukungan juga diperlukan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Tak hanya jalan dan pelabuhan, Koster juga mendorong dukungan APBN untuk memperkuat penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur Bali.
Menurut Koster, pembangunan tersebut penting untuk menjaga daya dukung lingkungan sekaligus mendukung transformasi Bali menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Koster Ingin Ekonomi Tak Lagi Menumpuk di Bali Selatan
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian Koster.
Selama ini aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Karena itu, pembangunan konektivitas ke wilayah utara, timur, tengah, dan barat Bali dinilai penting untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Koster.
Ia menegaskan pembangunan pariwisata Bali ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Banggar DPR RI Jelaskan Soal Anggaran Transfer ke Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja ke Bali dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai penurunan alokasi transfer pemerintah pusat kepada daerah.
Menurutnya, perubahan pola penganggaran tidak serta-merta berarti terjadi penurunan dukungan pemerintah pusat. Sebagian anggaran kini disalurkan melalui program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan manfaatnya dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelas Syarief.
Banggar DPR RI mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Pulau Dewata.
Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata. Karena itu, keberlanjutan pariwisata Bali dinilai membutuhkan dukungan terhadap kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan publik, serta pelestarian budaya.
Pertemuan Gubernur Koster dengan Banggar DPR RI tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Bali untuk mendorong agar kebutuhan infrastruktur strategis Bali mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan APBN dan Transfer ke Daerah. BWN-03
