Mangupura, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah strategis memperkokoh perekonomian Bali. Kemudahan memperoleh modal dinilai menjadi kunci agar pelaku usaha mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.
Pesan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Grand Ballroom The Mulia Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (29/10/2026). Forum yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI itu mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra internasional untuk memperkuat pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Koster mengapresiasi penunjukan Bali sebagai tuan rumah forum internasional tersebut. Ia berharap pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret yang membuka akses permodalan lebih luas bagi UMKM, terutama pelaku usaha lokal di Bali.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Akses Modal Jadi Tantangan UMKM Bali
Menurut Koster, UMKM mempunyai peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain menyerap tenaga kerja lokal, sektor ini juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Namun, keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Karena itu, skema pembiayaan pemerintah perlu semakin mudah dijangkau, terjangkau dari sisi biaya, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Koster menekankan perlunya optimalisasi kredit program pemerintah melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, perbankan, lembaga keuangan, dan dunia usaha.
Dukungan pembiayaan, kata dia, harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh modal untuk bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan naik kelas.
Bali Siapkan Empat Strategi Perkuat Ekonomi
Menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional pada 2027, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Koster memaparkan empat arah strategis pembangunan Bali, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Sejumlah sektor menjadi prioritas investasi, meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran (wellness tourism).
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus memperluas ruang tumbuh bagi UMKM Bali.
Khusus sektor ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
Koster juga menegaskan pentingnya menyelaraskan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan, forum internasional tersebut bertujuan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperluas pembiayaan produktif.
Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor strategis, mulai dari pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, hingga pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga menyebutkan, hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4,27 juta debitur.
Pemerintah juga mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat akan memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.
Pembiayaan UMKM Capai Sekitar Rp1.500 Triliun
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI Maman Abdurrahman menegaskan bahwa perluasan pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Penyaluran kredit yang meningkat harus diikuti ketepatan sasaran agar berdampak terhadap produktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Maman memaparkan, pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun pembiayaan KUR dan Rp1.200 triliun kredit non-KUR.
Berdasarkan data yang disampaikan, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen.
Pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai institusi pembiayaan di dalam negeri maupun internasional untuk membangun kepercayaan lembaga keuangan dan memperluas akses modal bagi pelaku UMKM.
Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan mendorong peningkatan kapasitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Penyaluran Kredit untuk Berbagai Sektor
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, forum tersebut juga diisi dengan penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Koster berharap forum bertema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” ini mampu menghasilkan inovasi dan kerja sama strategis untuk memperkuat sistem pembiayaan UMKM.
Bagi Bali, perluasan akses kredit menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih beragam, sehingga perekonomian daerah tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga ditopang pertanian, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan usaha produktif masyarakat.
Penguatan pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan membuat UMKM Bali semakin tangguh, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional. BWN-03
