Singaraja, Baliwakenews.com
Pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pencegahan penyakit ternak menjadi sejumlah persoalan yang disoroti Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, Kamis (19/11/2026).
Dalam pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISTANKAN), dewan menekankan agar anggaran daerah tidak sekadar terserap untuk menjalankan program rutin, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Buleleng tersebut dipimpin Ketua Komisi II, Wayan Masdana, bersama sejumlah anggota dewan.
“Salah satu perhatian utama Komisi II adalah pembangunan dan perbaikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ” ujar Wayan Masdana.
Dewan mengingatkan agar pengerjaan proyek rumah sakit tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan pasien, serta tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan.
Optimalisasi pelayanan RSUD Giri Emas dan RSUD Tangguwisia juga menjadi sorotan. Kedua rumah sakit tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit lainnya.
Perbaikan Jalan Buleleng Baru 20-30 Kilometer per Tahun
Persoalan infrastruktur jalan juga mendapat perhatian serius. Komisi II meminta DPUPRPERKIM memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat, terutama pada ruas jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga.
Dalam pembahasan tersebut, DPUPRPERKIM mengungkapkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan perbaikan jalan saat ini berkisar 20 hingga 30 kilometer setiap tahun.
Perbaikan juga dilakukan melalui program Paket PIWK dengan mengakomodasi usulan dari desa berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kondisi ini menjadi perhatian dewan agar keterbatasan anggaran tidak membuat penanganan jalan rusak berjalan tanpa arah prioritas yang jelas.
Selain jalan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi agenda penting. DPUPRPERKIM mencatat sebanyak 1.217 unit rumah telah masuk dalam program penanganan dengan dukungan pembiayaan dari APBD hingga pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Komisi II mengingatkan agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan harus menjadi penerima manfaat utama.
Pasar Lelang Digital Perikanan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Baru
Tak hanya infrastruktur dan pelayanan publik, Komisi II DPRD Buleleng juga menyoroti penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Salah satu program yang didorong untuk mendapat dukungan anggaran adalah pembentukan Pasar Lelang Digital Perikanan. Inovasi ini dinilai berpotensi memperluas akses pemasaran hasil tangkapan nelayan, meningkatkan nilai jual produk perikanan, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng.
Dewan menilai pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada produksi. Sistem pemasaran yang lebih modern dan transparan juga diperlukan agar nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.
Di sektor peternakan, persoalan penyakit hewan yang berulang setiap tahun turut menjadi perhatian. Komisi II meminta DISTANKAN memperkuat langkah pencegahan dan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika ternak sudah terserang penyakit.
Menurut dewan, upaya preventif harus menjadi prioritas dengan dukungan anggaran yang memadai. Langkah tersebut penting untuk melindungi aset ekonomi peternak sekaligus mencegah kerugian yang lebih besar.
Komisi II juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan usaha peternakan agar sektor tersebut semakin produktif dan memiliki daya tarik sebagai peluang usaha.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DISTANKAN menyampaikan bahwa program pencegahan penyakit ternak telah dilaksanakan, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
DISTANKAN juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk merealisasikan Pasar Lelang Digital Perikanan sebagai salah satu inovasi pengembangan sektor perikanan di Buleleng.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 ini, Komisi II DPRD Buleleng menegaskan akan mengawal agar alokasi anggaran setiap perangkat daerah disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Dewan berharap APBD Buleleng 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat perbaikan infrastruktur, memperkuat ekonomi petani dan nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. BWN-03
































