Tabanan, Baliwakenews.com
Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan tak hanya menyoroti hilangnya susu dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memperingatkan potensi risiko keamanan pangan. DPRD berencana mengevaluasi seluruh 31 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menyatakan program MBG tak cukup dinilai dari kelengkapan menu. Aspek sterilisasi tenaga kerja, kebersihan dapur, dan kelengkapan administrasi sanitasi juga menjadi perhatian serius.
“Kesehatan tenaga kerja harus dipastikan. Jangan sampai ada yang terkontaminasi penyakit menular. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi juga wajib dilengkapi,” kata Wastana usai sidak di dapur pusat SPPG Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin kecolongan insiden keracunan makanan atau distribusi makanan basi. Apalagi program MBG menyasar siswa sekolah dasar yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat pangan tidak layak konsumsi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan memanggil seluruh pengelola 31 unit SPPG untuk membangun komitmen bersama dan memperbaiki sistem pengawasan internal. Evaluasi mencakup rantai distribusi bahan baku, standar penyimpanan, hingga pemeriksaan kesehatan pekerja dapur.
“Kami tidak mencari kesalahan, tetapi ingin memastikan program ini berjalan aman dan optimal. Jangan sampai niat baik memberi makan bergizi justru menimbulkan persoalan kesehatan,” ujar politisi PDIP asal Desa Dauh Peken itu.
DPRD menegaskan, pengawasan berlapis akan diperkuat dalam waktu dekat guna memastikan MBG benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sebelum dibagikan kepada siswa. BWN-01
