DPRD Badung Dorong Kajian Menyeluruh Sebelum Water Taxi Dibangun

Iklan Home Page

Mangupura, Baliwakenews.com


Rencana pengembangan water taxi yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu mendapat perhatian Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, Dr. I Putu Parwata. Ia menilai transportasi laut tersebut berpotensi menjadi alternatif konektivitas sekaligus mengurangi beban lalu lintas darat. Namun, pembangunan infrastrukturnya dinilai harus didahului kajian yang matang dan komprehensif.

Parwata mengatakan, gagasan water taxi patut dikaji karena menawarkan waktu tempuh yang lebih singkat. Rute yang direncanakan menghubungkan Bandara Ngurah Rai melalui Pantai Sekeh menuju kawasan Canggu, termasuk Berawa dan Perancak. Waktu perjalanan darat diperkirakan mencapai 1–2 jam, sedangkan perjalanan laut diproyeksikan sekitar 30 menit.

Meski demikian, angka tersebut menurutnya masih sebatas proyeksi. Perhitungan waktu tempuh harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari terminal, antrean penumpang, akses menuju dermaga, kondisi cuaca hingga jadwal operasional. Dengan demikian, efisiensi water taxi dapat dibandingkan secara objektif dengan moda transportasi darat.

Baca Juga:  Usai Palebon Jero Gede Batur Kawanan (Alitan), Pura Ulun Danu Batur Dibuka 26 Januari 2025

“Water taxi berpotensi memberi manfaat bagi Badung dengan menyediakan pilihan perjalanan laut yang lebih cepat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Canggu. Namun manfaat tersebut belum cukup untuk membenarkan pembangunan dermaga atau struktur laut yang dapat mengubah arus, sedimen, ombak surfing, akses nelayan, kawasan suci, dan wajah pantai,” ujar Parwata, Kamis (8/10).

Sorotan lainnya menyangkut desain infrastruktur yang akan dibangun. Informasi yang berkembang menyebut adanya konsep struktur yang dapat menjorok cukup jauh ke laut. Parwata mengingatkan, konstruksi semacam itu perlu dihitung secara cermat karena berpotensi memengaruhi arus, gelombang, sedimentasi serta karakter ombak yang selama ini menjadi bagian penting aktivitas surfing di kawasan tersebut.

Selain aspek teknis, dampak sosial dan budaya juga perlu menjadi perhatian. Pemkab Badung disebut memiliki konsep penataan yang berbeda, dengan pendekatan yang lebih dekat dengan pantai dan muara. Karena itu, kajian sosial budaya, lingkungan, teknis, hingga dampak terhadap aktivitas masyarakat dan keberadaan tempat suci dinilai perlu diselesaikan sebelum pembangunan ditetapkan.

Baca Juga:  Hadiri Pertukaran Seni Budaya Warga Long Yan, Gubernur Koster Tegaskan Semangat Pelestarian Budaya Luhur dan Komit Perkuat Hubungan Persaudaraan

Parwata meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan konstruksi sebelum seluruh aspek tersebut memiliki dasar kajian yang jelas. Menurutnya, inovasi transportasi tetap perlu didukung, tetapi keputusan pembangunan harus berbasis data dan memperhitungkan dampak jangka panjang.

“Sikap yang tepat ialah mendukung kajian dan inovasi transportasi, sementara keputusan konstruksi menunggu bukti bahwa dampak dapat diterima, manfaat kembali kepada warga Badung, dan alternatif dengan jejak fisik lebih kecil telah diuji,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan water taxi tidak semata-mata diukur dari jumlah penumpang atau nilai investasi. Pemerintah juga perlu menghitung manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja lokal, keterlibatan UMKM dan nelayan, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pada saat yang sama, dampak terhadap lingkungan pesisir harus menjadi parameter utama. Kajian perlu memastikan akses masyarakat dan nelayan ke pantai tetap terbuka. Keberadaan pura dan kawasan sakral juga harus mendapatkan perlindungan. Selain itu, perubahan garis pantai, sedimentasi, kualitas air, kebisingan hingga keselamatan pelayaran perlu diuji secara ilmiah.

Baca Juga:  Dirjen Imigrasi Kunker ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai

Parwata juga mendorong pemerintah membandingkan sejumlah alternatif lokasi dan desain. Termasuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, menggunakan dermaga dengan jejak fisik lebih kecil, kapal berkapasitas lebih rendah maupun menguji alternatif transportasi darat massal.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan water taxi dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil kajian dan pemantauan. Jika ditemukan dampak besar yang sulit dikendalikan atau dipulihkan, desain maupun lokasi perlu dievaluasi kembali.

“Sebaliknya, apabila risiko dapat dikendalikan, pengoperasian terbatas dengan pemantauan independen dapat menjadi bagian dari tahapan sebelum pengembangan kapasitas penuh,” pungkasnya. BWN-05

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan Galungan DPRD BadungIklan Galungan Pemkab BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR