Denpasar, baliwakenews.com
Tahun 2023 diprediksi akan memasuki masa resesi ekonomi global. Padahal, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024. Kondisi ini membuat berbagai pihak was-was, karena di tahun 2023 persiapan menuju Pemilu 2024 sedang gencar-gencarnya dilakukan. Akankah resesi ekonomi, berdampak pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia?
Pengamat Politik, Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengatakan prediksi para pakar ekonomi akan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 tentu akan berdampak pada perhelatan Demokrasi di tanah air.
“Ini akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di Indonesia pada tahun 2024. Pasalnya, eskalasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan meningkat di tahun 2023,” ucap Wisnumurti.
Meskipun demikian, Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) ini menegaskan bahwa seberat apapun kondisi di 2023 nanti, Indonesia harus tetap melaksanakan pemilu. Sebab, pemilu merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia yang jelas diatur, baik pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E UUD NKRI 1945. Apalagi, kondisi resesi ekonomi global sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Bahkan, pemilu 2024 pun sudah dipersiapkan jauh sebelumnya.
Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 adalah agenda politik Indonesia yang sangat strategis. “Kita harus fikirkan bersama, bagaimana penguatan pondasi ekonomi khususnya kemandirian di bidang ekonomi menjadi satu matter yang kita perlukan, karena akan beririsan dengan eskalasi politik dalam negeri. Untuk itu, kesadaran bersama harus kita bangun bahwa kita akan menghadapi agenda politik tahun 2024 yang eskalasinya akan kita rasakan mulai tahun 2023 yang bertepatan dengan persoalan resesi ekonomi global,” tutur Wisnumurti beberapa waktu lalu di Denpasar.
Meski demikian mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini meyakini bahwa pondasi ekonomi Indonesia akan kuat dan bertahan menghadapi resesi ekonomi global 2023. Selain karena Presiden Jokowi telah mampu mengatasi pandemi Covid-19 dengan sukses dibandingkan dengan negara-negara lain, juga karena ekonomi nasional didukung oleh kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, yaitu UMKM.
“UMKM ini menjadi sebuah kekuatan dan ketahan tersendiri bagi ekonomi masyarakat yang akan menopang ekonomi nasional. Apalagi, ekonomi masyarakat sudah terbiasa mengalami goncangan dan peristiwa yang berdampak pada ekonomi, ” tukasnya.
Kondisi Ekonomi yang paling berat itu sebenarnya menurut Wisnumurti, pada saat pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai 2022. 2 tahun perekonomian Indonesia mampu bertahan. Sementara ada 15 negara yang bangkrut akibat dampak Covid-19. Dan Indonesia bisa keluar dari dampak Covid-19 itu.
“Ini kan luar biasa. Saya melihat bahwa pondasi ekonomi kita ada pada UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan ini merupakan suatu jawaban atas krisis ekonomi global yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2023. Saya optimis, Pemilu dapat berjalan sesuai target,” pungkas Wisnumurti. *BWN-03
